Pilkada di Tengah Pandemi, Gubernur Kalbar Tak Yakin Paslon Patuh Protokol Kesehatan

Kompas.com - 22/09/2020, 15:27 WIB
Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya. TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRIGubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat ( Kalbar) Sutarmidji mengaku setuju dengan wacana penundaan pemilihan kepala daerah ( pilkada).

Menurut dia, para bakal calon bupati dan wakil bupati terlihat masih abai protokol kesehatan Covid-19.

"Kita lihat saat proses pendaftaran bakal calon kemarin, maka bagusnya ditunda," kata Sutarmidji kepada wartawan, Selasa (2/9/2020).

Baca juga: Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Sutarmidji ragu jika para bakal calon bakal taat protokol kesehatan saat masa kampanye nanti. Karena pada saat pendaftaran, banyak bakal calon yang tetap membawa massa pendukung.

"Jadi tak mungkin kalau nanti calon tidak boleh ini dan itu. Buktinya waktu daftar saja ramai," tutup Sutarmidji.

Senada dengan itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Opsi pertama, yakni menunda pilkada sampai pandemi mereda.

"Opsinya ada dua yang salah satunya bisa dipilih dan ditetapkan lewat Perppu. Satu menunda Pilkada langsung sekitar satu tahun sampai betul-betul ada pelandaian wabah," kata Azyumardi kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020) malam.

Baca juga: Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

Kemudian opsi kedua yakni menunda pelaksanaan pilkada selama tiga bulan hingga Maret 2021 dan sistem pemilihan menjadi tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Azyumardi mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab, kata dia, dalam UUD 1945 hanya presiden dan wakil presiden yang disebut dipilih melalui pemilihan langsung

"Dari awal Oktober sampai Maret, pemerintah, DPR dan KPU punya cukup waktu menyiapkan pilkada tidak langsung lewat DPRD," ujar Azyumardi.

"Ini tidak melanggar UU karena hanya presiden, wakil presiden yang disebut dipilih lewat pemilu langsung. Pilkada lewat DPRD juga memutus politik uang sampai ke akar rumput," tutur dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

19 Daerah di Jatim Jadi Zona Kuning Covid-19, Ini Pesan Khofifah untuk Warganya...

19 Daerah di Jatim Jadi Zona Kuning Covid-19, Ini Pesan Khofifah untuk Warganya...

Regional
Lokasi Budidaya Ganja di Polybag Ternyata Rumah Orangtua Mantan Wali Kota Serang

Lokasi Budidaya Ganja di Polybag Ternyata Rumah Orangtua Mantan Wali Kota Serang

Regional
Menengok Belajar Tatap Muka di Cianjur, Protokol Covid-19 Diberlakukan Ketat

Menengok Belajar Tatap Muka di Cianjur, Protokol Covid-19 Diberlakukan Ketat

Regional
Tips Nyaman Pakai Masker dalam Waktu Lama dan Bebas Bau Mulut

Tips Nyaman Pakai Masker dalam Waktu Lama dan Bebas Bau Mulut

Regional
Budidaya 45 Batang Ganja di Polybag Bertahun-tahun, Pria Ini Berdalih untuk Penelitian

Budidaya 45 Batang Ganja di Polybag Bertahun-tahun, Pria Ini Berdalih untuk Penelitian

Regional
Kebakaran Hanguskan 158 Rumah di Jayapura, Kerugian Ditaksir Capai Rp 20 Miliar

Kebakaran Hanguskan 158 Rumah di Jayapura, Kerugian Ditaksir Capai Rp 20 Miliar

Regional
Banjir dan Longsor di Cianjur, 5 Rumah Terendam, Akses Jalan Tertutup

Banjir dan Longsor di Cianjur, 5 Rumah Terendam, Akses Jalan Tertutup

Regional
2 Pejabat di UNS Meninggal karena Covid-19, Punya Riwayat ke Ubud Bali, Kampus 'Lockdown'

2 Pejabat di UNS Meninggal karena Covid-19, Punya Riwayat ke Ubud Bali, Kampus "Lockdown"

Regional
Sekolah Gratis di Bantaran Kali Gajahwong Yogya, Kurikulumnya Diteliti Mahasiswa Berbagai Negara

Sekolah Gratis di Bantaran Kali Gajahwong Yogya, Kurikulumnya Diteliti Mahasiswa Berbagai Negara

Regional
Nyanyikan Lagu yang Menyinggung Polisi Saat Demo, Seorang Mahasiswa Ditangkap

Nyanyikan Lagu yang Menyinggung Polisi Saat Demo, Seorang Mahasiswa Ditangkap

Regional
'Tak Salah Apa-apa Kena Gas Air Mata, Aku Tuntut Kalian, Polisi'

"Tak Salah Apa-apa Kena Gas Air Mata, Aku Tuntut Kalian, Polisi"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Diyakini Meninggal jika Bersatu, Kembar Trena Treni Terpisah 20 Tahun | Pria Tanam Ganja Pakai Polybag di Rumah

[POPULER NUSANTARA] Diyakini Meninggal jika Bersatu, Kembar Trena Treni Terpisah 20 Tahun | Pria Tanam Ganja Pakai Polybag di Rumah

Regional
Perjuangan Hidup WNI Eks Kombatan di Filipina Setelah Keluar dari Penjara

Perjuangan Hidup WNI Eks Kombatan di Filipina Setelah Keluar dari Penjara

Regional
Bawaslu Catat 291 Pertemuan Dilakukan Paslon Pilkada Gunungkidul

Bawaslu Catat 291 Pertemuan Dilakukan Paslon Pilkada Gunungkidul

Regional
Inovatif, Mahasiswa di Semarang Ciptakan Alat Pendeteksi Suhu dan Masker

Inovatif, Mahasiswa di Semarang Ciptakan Alat Pendeteksi Suhu dan Masker

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X