Pilkada di Tengah Pandemi, Gubernur Kalbar Tak Yakin Paslon Patuh Protokol Kesehatan

Kompas.com - 22/09/2020, 15:27 WIB
Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya. TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRIGubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat ( Kalbar) Sutarmidji mengaku setuju dengan wacana penundaan pemilihan kepala daerah ( pilkada).

Menurut dia, para bakal calon bupati dan wakil bupati terlihat masih abai protokol kesehatan Covid-19.

"Kita lihat saat proses pendaftaran bakal calon kemarin, maka bagusnya ditunda," kata Sutarmidji kepada wartawan, Selasa (2/9/2020).

Baca juga: Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Sutarmidji ragu jika para bakal calon bakal taat protokol kesehatan saat masa kampanye nanti. Karena pada saat pendaftaran, banyak bakal calon yang tetap membawa massa pendukung.

"Jadi tak mungkin kalau nanti calon tidak boleh ini dan itu. Buktinya waktu daftar saja ramai," tutup Sutarmidji.

Senada dengan itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Opsi pertama, yakni menunda pilkada sampai pandemi mereda.

"Opsinya ada dua yang salah satunya bisa dipilih dan ditetapkan lewat Perppu. Satu menunda Pilkada langsung sekitar satu tahun sampai betul-betul ada pelandaian wabah," kata Azyumardi kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020) malam.

Baca juga: Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

Kemudian opsi kedua yakni menunda pelaksanaan pilkada selama tiga bulan hingga Maret 2021 dan sistem pemilihan menjadi tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Azyumardi mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab, kata dia, dalam UUD 1945 hanya presiden dan wakil presiden yang disebut dipilih melalui pemilihan langsung

"Dari awal Oktober sampai Maret, pemerintah, DPR dan KPU punya cukup waktu menyiapkan pilkada tidak langsung lewat DPRD," ujar Azyumardi.

"Ini tidak melanggar UU karena hanya presiden, wakil presiden yang disebut dipilih lewat pemilu langsung. Pilkada lewat DPRD juga memutus politik uang sampai ke akar rumput," tutur dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Pelaku Perusak Kantor DPRD DIY Saat Demo Tolak Omnibus Law

Polisi Tangkap 2 Pelaku Perusak Kantor DPRD DIY Saat Demo Tolak Omnibus Law

Regional
Kronologi 5 Anak yang Hilang Saat Gunung Ile Lewotolok Erupsi Ditemukan

Kronologi 5 Anak yang Hilang Saat Gunung Ile Lewotolok Erupsi Ditemukan

Regional
Serka Silvi, Tentara Wanita yang Lolos Ikut Misi PBB ke Lebanon, Rela Tinggalkan 2 Anak Kecil demi Tugas Mulia

Serka Silvi, Tentara Wanita yang Lolos Ikut Misi PBB ke Lebanon, Rela Tinggalkan 2 Anak Kecil demi Tugas Mulia

Regional
6.868 Surat Suara Pilkada Kabupaten Kediri Rusak, Ada yang Robek dan Gambarnya Tembus

6.868 Surat Suara Pilkada Kabupaten Kediri Rusak, Ada yang Robek dan Gambarnya Tembus

Regional
Menyamar Jadi Petugas Telkom, Kawanan Pencuri Kabel Lintas Provinsi Diringkus Polisi

Menyamar Jadi Petugas Telkom, Kawanan Pencuri Kabel Lintas Provinsi Diringkus Polisi

Regional
Bantu Sewa Posko Cagub Sumbar, Kasatpol PP Padang Dilaporkan ke Bawaslu

Bantu Sewa Posko Cagub Sumbar, Kasatpol PP Padang Dilaporkan ke Bawaslu

Regional
Detik-detik Seorang Wanita Tersambar Petir, Suami Gendong Mayat Korban Sambil Cari Bantuan

Detik-detik Seorang Wanita Tersambar Petir, Suami Gendong Mayat Korban Sambil Cari Bantuan

Regional
Puluhan Warga Desa di Buton Keracunan Diduga karena Santap Makanan Pesta Pernikahan

Puluhan Warga Desa di Buton Keracunan Diduga karena Santap Makanan Pesta Pernikahan

Regional
15 ASN Reaktif, Pemkot Malang Berlakukan WFH

15 ASN Reaktif, Pemkot Malang Berlakukan WFH

Regional
Seorang Wanita Tewas Disambar Petir Saat Hendak Berteduh di Pondok Dekat Sawah

Seorang Wanita Tewas Disambar Petir Saat Hendak Berteduh di Pondok Dekat Sawah

Regional
Demo Buruh Langgar Protokol Kesehatan, Polisi Periksa Pjs Bupati Cianjur

Demo Buruh Langgar Protokol Kesehatan, Polisi Periksa Pjs Bupati Cianjur

Regional
3 Korban Tewas Kecelakaan di Tol Cipali Gagal Peringati Setahun Ayah Meninggal

3 Korban Tewas Kecelakaan di Tol Cipali Gagal Peringati Setahun Ayah Meninggal

Regional
Jabar Kaji Kebijakan Pemilih Jalani 'Rapid Test' Sebelum Mencoblos

Jabar Kaji Kebijakan Pemilih Jalani "Rapid Test" Sebelum Mencoblos

Regional
Innova Ringsek usai Tabrak Kereta yang Melintas, 2 Orang Dilarikan ke RS

Innova Ringsek usai Tabrak Kereta yang Melintas, 2 Orang Dilarikan ke RS

Regional
Bagi-bagi Beras di Momen Pilkada, Pria Cianjur Divonis 3 Tahun Penjara

Bagi-bagi Beras di Momen Pilkada, Pria Cianjur Divonis 3 Tahun Penjara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X