Permohonan Jerinx untuk Ganti Majelis Hakim Ditolak

Kompas.com - 21/09/2020, 21:48 WIB
Jerinx saat keluar dari ruang sidang kantor Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (10/9/2020) 
Tribun Bali/I Wayan Erwin WidyaswaraJerinx saat keluar dari ruang sidang kantor Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (10/9/2020)

KOMPAS.com - Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sobandi tidak menerima permohonan pergantian majelis hakim yang menangani sidang perkara I Gede Ary Astina alias Jerinx.

Permohonan pergantian majelis hakim itu sempat dilayangkan kuasa hukum Jerinx, I Wayan Suardana alias Gendo.

Baca juga: Usai Walk Out dari Sidang Perdana, Jerinx Minta Hakim Diganti

"Sementara ini permohonan pergantian majelis hakim disampaikan pihak penasehat hukum Jrx itu tidak diterima," kata Sobandi saat ditemui di Pengadilan Negeri Denpasar seperti dikutip dari Antara, Senin (21/9/2020).

Sobandi mengatakan, ada dua alasan yang disampaikan kuasa hukum Jerinx saat mengajukan permohonan itu.

Pertama, Gendo menduga ada konflik kepentingan secara tidak langsung dalam penanganan kasus itu.

Alasan kedua, majelis hakim diduga melanggar hukum acara pidana karena melanjutkan persidangan dengan membacakan surat dakwaan tanpa dihadiri terdakwa dan penasehat hukumnya.

Sobandi menjelaskan, terdapat sejumlah aturan yang mengatur tentang pergantian majelis hakim dalam persidangan.

"Mengenai hal tersebut, bahwa sesuai di dalam buku dua petunjuk teknis dan petunjuk administrasi peradilan pidana ditentukan dalam Pasal 157 bahwa hakim atau dalam hal ini majelis hakim wajib mengundurkan diri apabila dia mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan baik dengan hakim yang lain, atau dengan panitera atau pengacara, atau dengan terdakwa. Apabila tidak mengundurkan diri, ketua dapat memerintahkan untuk mengundurkan diri dengan penetapan dasar yang pertama," jelas Sobandi.

Baca juga: Fakta-fakta Persidangan Jerinx, Walk Out hingga Keluhkan Masalah Audio

Ketua pengadilan negeri juga bisa mengganti majelis hakim jika berhalangan hadir. Hal itu diatur dalam Pasal 198 ayat 1 KUHAP.

Kemudian, aturan ketiga yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mana itu keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Regional
36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

Regional
Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Regional
Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Regional
Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Regional
Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Regional
Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Regional
Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Regional
Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

Regional
Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Regional
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X