Siapa Pengganti Risma yang Diusung PDI-P di Pilkada Surabaya?

SURABAYA, KOMPAS.com - Tiga hari lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

Namun, hanya 1 pasangan yang sudah memastikan akan maju yakni Machfud Arifin dan Mujiaman.

Pasangan ini diusung koalisi raksasa berisi 8 partai yakni PKS, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Gerindra.

PDI-P sebagai partai penguasa parlemen dengan perolehan kursi sebanyak 15 saat Pileg 2019 hingga saat ini belum juga mengumumkan siapa pasangan calon yang akan diusung untuk menggantikan Wali Kota Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana.

Baca juga: Beredar Surat Rekomendasi untuk Puti Guntur Soekarno Maju Pilkada Surabaya, PDI-P: Itu Palsu

PDI-P sengaja mengumumkan pasangan yang diusung di Pilkada Kota Surabaya di gelombang terakhir pengumuman karena PDI-P tidak ingin salah pilih sehingga berakibat kekalahan.

"Surabaya adalah salah satu daerah kandang banteng di Jawa Timur, sehingga menang adalah kewajiban," kata Ketua DPC PDI-P Surabaya, Adi Sutarwijono, saat dikonfirmasi, Selasa (1/9/2020).

Sehari jelang pengumuman, nama-nama yang santer menguat sebagai calon wali kota yang diusung PDI-P antara lain, Wisnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya), dan Eri Cahyadi (Kepala Bappeko Surabaya).

Sementara untuk nama calon wakil wali kota, Armudji (anggota DPRD Jatim) hingga tokoh pesantren Zahrul Azhar Asad.

Senin sore bahkan beredar surat rekomendasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya dari PDI-P di grup-grup WhatsApp.

Surat berkop resmi PDI-P model B.1-KWK itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, lengkap dengan materai dan stampel dengan logo banteng berwarna merah tertanggal 31 Agustus 2020.

Surat tersebut berisi memberi persetujuan kepada Puti Guntur Soekarno sebagai calon wali kota Surabaya dan Lilik Arijanto sebagai wakil wali kota Surabaya.

Lilik Arijanto adalah salah satu pejabat di Pemkot Surabaya.

Sekretaris DPD PDI-P Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno memastikan jika surat yang beredar luas itu surat rekomendasi palsu.

"PDI-P adalah partai yang tertib, tidak mungkin surat penting sampai beredar luas seperti itu. Surat palsu itu," kata Sri Untari.

Baca juga: Nama Bakal Calon Wali Kota Surabaya di Dalam Amplop, Djarot: Risma Saja Tidak Tahu

Surat rekomendasi untuk pasangan yang diusung PDI-P, kata Sri Untari, akan diumumkan langsung oleh DPP PDI-P.

Namun, dia mengaku tidak tahu kapan DPP memilih waktu untuk mengumumkannya.

Menurut pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam, siapapun yang diusung di Pilkada Surabaya, PDI-P tidak bisa melupakan faktor keberhasilan Tri Rismaharini yang memimpin 2 periode terakhir.

Surokim menyebut, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Risma masih sangat tinggi.

"Berdasarkan survei, tingkat kepuasan masyarakat Surabaya ke Bu Risma masih sangat tinggi. Angkanya luar biasa," terang dia.

PDI-P menurutnya masih membutuhkan sosok Risma yang bisa dijadikan ujung tombak saat kampanye pilkada Surabaya nanti.

"Jangan heran, nama Risma akan disebut oleh kandidat dari PDI-P. Kenapa? Kasar-kasarannya, kalau Anda di-endorse Bu Risma secara terbuka, belum kerja Anda sudah dapat basis suara pencinta Bu Risma yang luar biasa. Karena itu, Bu Risma menjadi krusial dan penting," ujar Surokim.

Ada 19 nama yang mendaftar ke PDI-P Jawa Timur sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya di Pilkada Surabaya 2020.

Baca juga: Djarot: Nama Pengganti Risma Ada di Amplop, Diumumkan Sebelum 4 September

Ke-19 nama pendaftar tersebut yakni, Dyah Katarina (anggota DPRD Surabaya), Armuji (anggota DPRD Jatim), Anugerah Ariyadi (mantan anggota DPRD Surabaya), Mega Djadja Agustjandra (pengusaha), Sutjipto Joe Angga (pengusaha), dan Chrisman Hadi (seniman).

Selanjutnya, Sri Setyo Pertiwi (pengusaha), Laksda TNI (Purn) Untung Suropati, Fandi Utomo (mantan anggota DPR RI), Warsito (mantan anggota DPRD Surabaya), Gunawan (pengusaha), Dwi Astutik (Muslimat NU), Haries Purwoko (pengusaha), Lia Istifhama (fatayat NU), Achmad Wahyuddin (pengusaha), Whisnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya), Ony Setiawan (aktivis), Edy Tarmidy (politisi PDI-P), dan Ahmad Nawardi (anggota DPD).