KILAS DAERAH

Dinilai Rugikan Pemprov Babel, Erzaldi Rosman Minta UU Minerba Dikaji Lagi

Kompas.com - 11/07/2020, 09:38 WIB
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat memberikat keterangan terkait gugatannya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/20). DOK. HUMAS PEMPROV BABEL / UMARGubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat memberikat keterangan terkait gugatannya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/20).


KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman menilai, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) perlu dikaji kembali.

"UU tersebut ada celah dari sisi formalitas maupun substansinya yang merugikan pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Babel," kata dia saat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/7/20).

Sebagai informasi, Erzaldi melakukan gugatan terkait UU tersebut ke MK secara resmi dengan menggandeng sejumlah kalangan karena penyusunan UU itu tidak melibatkan pemerintah daerah.

Gubernur Erzaldi menjelaskan, alasan lain munculnya gugatan itu karena dianggap menegasingkan kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) Babel dalam penyelengaraan pertambangan minerba.

Baca juga: 700 Ton Timah Bangka Belitung Bisa Diekspor ke Pasar Global

"Pemprov Babel tidak dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah di bidang minerba mengenai pembinaan, pengawasan, perizinan, dan penyelesaian konflik," sambung dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kegiatan usaha pertambangan berada di daerah asal sumber daya alam, sehingga daerah hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam

"Exploitasi itu dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai penghasil sumber daya mineral dan batu bara," katanya.

Di sisi lain, ia menilai, Pasal 18 dan Pasal 18A Undang Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 memberikan kedudukan pada pemerintah daerah dengan otonomi seluas-luasnya.

Baca juga: Penambang Timah di Bangka Tengah Tewas Tertimbun saat Hujan Deras

"Bahkan khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara adil dan selaras," ungkapnya.

Bebani Pemerintah Daerah

Gubernur Erzaldi mengatakan, UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut membebani pemerintah daerah.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X