KILAS DAERAH

Dinilai Rugikan Pemprov Babel, Erzaldi Rosman Minta UU Minerba Dikaji Lagi

Kompas.com - 11/07/2020, 09:38 WIB
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat memberikat keterangan terkait gugatannya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/20). DOK. HUMAS PEMPROV BABEL / UMARGubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat memberikat keterangan terkait gugatannya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/20).


KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman menilai, Undang-undang ( UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ( Minerba) perlu dikaji kembali.

"UU tersebut ada celah dari sisi formalitas maupun substansinya yang merugikan pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Babel," kata dia saat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/7/20).

Sebagai informasi, Erzaldi melakukan gugatan terkait UU tersebut ke MK secara resmi dengan menggandeng sejumlah kalangan karena penyusunan UU itu tidak melibatkan pemerintah daerah.

Gubernur Erzaldi menjelaskan, alasan lain munculnya gugatan itu karena dianggap menegasingkan kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) Babel dalam penyelengaraan pertambangan minerba.

Baca juga: 700 Ton Timah Bangka Belitung Bisa Diekspor ke Pasar Global

"Pemprov Babel tidak dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah di bidang minerba mengenai pembinaan, pengawasan, perizinan, dan penyelesaian konflik," sambung dia.

Padahal, kegiatan usaha pertambangan berada di daerah asal sumber daya alam, sehingga daerah hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam

"Exploitasi itu dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai penghasil sumber daya mineral dan batu bara," katanya.

Di sisi lain, ia menilai, Pasal 18 dan Pasal 18A Undang Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 memberikan kedudukan pada pemerintah daerah dengan otonomi seluas-luasnya.

Baca juga: Penambang Timah di Bangka Tengah Tewas Tertimbun saat Hujan Deras

"Bahkan khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara adil dan selaras," ungkapnya.

Bebani Pemerintah Daerah

Gubernur Erzaldi mengatakan, UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut membebani pemerintah daerah.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Persilahkan Madrasah Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menag Persilahkan Madrasah Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Regional
Pasutri Temukan Sapinya Mati Tak Wajar, Diduga Dimangsa Kawanan Harimau

Pasutri Temukan Sapinya Mati Tak Wajar, Diduga Dimangsa Kawanan Harimau

Regional
Botol yang Dikocok Meledak, Dua Bocah SD Terluka, Satu Jari Putus

Botol yang Dikocok Meledak, Dua Bocah SD Terluka, Satu Jari Putus

Regional
Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik

Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik

Regional
Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dapat Asuransi dan Uang Transport Rp 200.000

Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dapat Asuransi dan Uang Transport Rp 200.000

Regional
PNS Penolak Pemakaman Jenazah Covid-19 di Banyumas Divonis 3,5 Bulan Penjara

PNS Penolak Pemakaman Jenazah Covid-19 di Banyumas Divonis 3,5 Bulan Penjara

Regional
Adik Mentan Ikut Pilkada Makassar 2020, Klaim Diusung 3 Partai

Adik Mentan Ikut Pilkada Makassar 2020, Klaim Diusung 3 Partai

Regional
Speedboat Tabrak Tongkang di Musi Banyuasin, Ibu Hamil 9 Bulan Tewas, Suaminya Masih Hilang

Speedboat Tabrak Tongkang di Musi Banyuasin, Ibu Hamil 9 Bulan Tewas, Suaminya Masih Hilang

Regional
BBPJN Mulai Bongkar Material Pembangunan Jembatan Bailey di Masamba

BBPJN Mulai Bongkar Material Pembangunan Jembatan Bailey di Masamba

Regional
Banyumas Terapkan Sekolah Tatap Muka, Begini Skenarionya

Banyumas Terapkan Sekolah Tatap Muka, Begini Skenarionya

Regional
Derita Meliasari, Lumpuh Layu dan Ditinggal Orangtua Sejak Bayi

Derita Meliasari, Lumpuh Layu dan Ditinggal Orangtua Sejak Bayi

Regional
Upayakan Mediasi Terkait Kasus 'Kacung WHO', Jerinx: Semua Bisa Diomongin

Upayakan Mediasi Terkait Kasus "Kacung WHO", Jerinx: Semua Bisa Diomongin

Regional
Surat Rekomendasi Sudah Ditandatangani, PSI Resmi Dukung Paslon Gibran-Teguh

Surat Rekomendasi Sudah Ditandatangani, PSI Resmi Dukung Paslon Gibran-Teguh

Regional
Bocah SD Tewas dengan Miras di Sampingnya, KPAI Salahkan Orangtua

Bocah SD Tewas dengan Miras di Sampingnya, KPAI Salahkan Orangtua

Regional
Uji Klinis Vaksin Covid-19 Dimulai 11 Agustus 2020, Relawan yang Disuntik Boleh Bepergian

Uji Klinis Vaksin Covid-19 Dimulai 11 Agustus 2020, Relawan yang Disuntik Boleh Bepergian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X