Danjen Akademi TNI: Wajar Wali Kota Berat Hati, Fasilitasnya Milik Bintang Tiga

"Selama ini aset itu milik Akademi TNI, tapi jadi temuan BPK karena dipakai pihak lain. Saya pemiliknya dan saya akan gunakan (Kantor Wali Kota Magelang) sebagai kantor," sambungnya.

Baca juga: TNI Pasang Patok di Kantor Wali Kota Magelang, Komandan: Mereka Tempati Aset Kami

Sudah dapat restu presiden

Menurut Bambang, langkah tegas yang dilakukan itu sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri.

Dari koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat itu, sambung dia, disepakati bahwa aset-aset Akademi TNI harus dikembalikan.

"Mendagri mengatakan kalau kita harus ruilslag dengan anggaran Rp 200 miliar tidak mungkin karena bukan proyek nasional dan tidak ada di dalam RPJMN. Monggo kalau dianggap membuat gaduh, ya tidak membuat gaduh, monggo kita koordinasi, kita akan bantu menyiapkan kantor yang lama. Ada kantor yang lama, di alun-alun sana," imbuhnya.

Tanggapan Wali Kota

Sementara itu, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengaku jika tidak mungkin untuk mengganti lahan milik Akademi TNI sebesar Rp 200 miliar.

Pasalnya, pendapatan daerah dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran tersebut.

Pihaknya, sebenarnya juga tidak mempersoalkan jika harus pindah kantor.

Hanya saja yang dipikirkan saat ini kebutuhan kantor untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Magelang juga kian besar.

Baca juga: Duduk Perkara Akademi TNI Pasang Patok di Kantor Wali Kota Magelang

Karena itu, tidak memungkinkan jika harus menggunakan kantor lama.

"Jangan latah menyampaikan terus pindah. Lihat di lapangan kita sama-sama instansi negara. Cari solusi terbaik karena bangsa Indonesia sedang diuji untuk memerangi Covid-19," kata Sigit.

"Rakyat sehat dulu, ekonomi bergerak, dan kami tahun ini juga melaksanakan pilkada. Bagaimana caranya agar suasananya tetap sejuk, kondusif, sehingga demokrasi berjalan dengan baik," sambungnya.

Penulis : Kontributor Magelang, Ika Fitriana | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief