PT DI Tanggapi Penetapan Mantan Dirutnya sebagai Tersangka Korupsi

Kompas.com - 13/06/2020, 13:03 WIB
Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) Budi Santoso (kiri) berjalan keluar usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
NOVA WAHYUDIMantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) Budi Santoso (kiri) berjalan keluar usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

BANDUNG, KOMPAS.com– Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia ( PT DI) Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di perusahaan tersebut sejak 2007 hingga 2017.

Menanggapi penetapan mantan dirutnya sebagai tersangka korupsi, PT DI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca juga: Eks Dirut PT DI Akui Dirinya Tersangka, tapi KPK Belum Mengumumkan, Ini Alasannya

“PT DI menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan KPK dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” ujar Sekretaris Perusahaan PT DI, Irlan Budiman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/6/2020).

Irlan mengungkapkan, PT DI percaya, KPK akan menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam proses penyidikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

PT DI juga akan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses penyidikan yang berjalan guna penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di perusahaan tersebut pada 2007-2017.

"Pengadaan dan pemasaran ini dilakukan secara fiktif," kata Firli.

Baca juga: Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Ditahan KPK

Firli menuturkan, kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp 330 miliar.

Angka tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen yang melakukan pekerjaan fiktif.

"Jumlah pembayaran tersebut dilakukan oleh PT Dirgantara kepada enam perusahaan yang nilainya kurang lebih kalau kita jumlahkan Rp 330 miliar lebih, terdiri dari pembayaran uang rupiah Rp 205 miliar dan uang berupa valas 8,6 juta dollar AS," kata Firli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Regional
Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Regional
Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Regional
Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Regional
Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Regional
Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun 'Silicon Valley' hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun "Silicon Valley" hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Regional
25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

Regional
Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Regional
Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Regional
Nenek Rasiti Rela Serahkan Naskah hingga Tongkat Kuno Warisan Keluarganya ke Pemerintah

Nenek Rasiti Rela Serahkan Naskah hingga Tongkat Kuno Warisan Keluarganya ke Pemerintah

Regional
Hendak Melaut, 2 Nelayan Ini Tersambar Petir, Satu Tewas

Hendak Melaut, 2 Nelayan Ini Tersambar Petir, Satu Tewas

Regional
Cerita Guru Honorer di Bulukumba, Mengabdi 7 Tahun tapi Gaji Tak Cukup Beli Bensin

Cerita Guru Honorer di Bulukumba, Mengabdi 7 Tahun tapi Gaji Tak Cukup Beli Bensin

Regional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Zumi Zola, Bupati Muaro Jambi Mengaku Cuma Jadi Saksi

Diperiksa KPK Terkait Kasus Zumi Zola, Bupati Muaro Jambi Mengaku Cuma Jadi Saksi

Regional
Polisi Bongkar Investasi Bodong Bermodus Jual Beli Uang Asing

Polisi Bongkar Investasi Bodong Bermodus Jual Beli Uang Asing

Regional
Viral Video Seorang Ibu Balik Marahi Polisi Saat Ditegur Tak Pakai Helm, lalu Kabur

Viral Video Seorang Ibu Balik Marahi Polisi Saat Ditegur Tak Pakai Helm, lalu Kabur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X