Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Solo Minta KPU Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak 2020

Kompas.com - 11/06/2020, 12:50 WIB
Labib Zamani,
Dony Aprian

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengefisiensi dana anggaran Pilkada Serentak 2020.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk penambahan anggaran KPU pada Pilkada 2020.

"Kemarin sudah kita bahas pada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bahwa kami (Pemkot Solo) tidak ada kemampuan untuk menambah anggaan KPU," katanya saat ditemui di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Cerita di Balik Masker Bergambar Kumis Mirip Pak Rudy, Wali Kota Solo

Dia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan tambahan anggaran melalui APBN, khusus untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Kalau KPU bisa melakukan efisiensi, anggaran yang kita berikan kemarin itu mungkin sudah cukup," sambung dia.

Sebab, anggaran yang ada sudah masuk dalam skema pengalihan untuk melakukan penanganan pandemi wabah virus corona (Covid-19).

"Kembali lagi bayar listrik saja belum bisa masak untuk Pilkada. Solo gelap benar nanti. Ini baru kita cari anggaran untuk pembayaran listrik, BPJS, dan TKPK," ungkap Rudy.

Baca juga: Kamis Siang, DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada Rapat Anggaran

Sebelumnya, Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengatakan, tahapan Pilkada Solo akan dimulai pada 15 Juni 2020.

Di sisi lain, pihaknya juga menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Dari 1.016 TPS kami merencanakan itu 1.800 TPS. Supaya pemilih nanti tetap menerapkan standar protokol Covid-19. Tidak berkerumun, jaga jarak, harus ada tempat cuci tangan, pakai masker dan dicek suhu tubuhnya," ungkap Nurul.

Dengan bertambahnya jumlah TPS, kata Nurul, secara otomatis KPU akan menambah jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas keamanan TPS.

KPU Solo sendiri mendapat dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp 15 miliar.

"Perlu ada tambahan dana penyelenggaraan Pilkada 2020 sekitar Rp 10,1 miliar. Tambahan dana untuk ini honor badan ad hoc, juga pengadaan thermogun pengukur suhu," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com