Rudy: Pencalonan Purnomo Sebagai Balon Wali Kota Solo Tetap Berjalan

SOLO, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, dari hasil rapat konsolidasi dan koordinasi semua pengurus anak cabang (PAC) hingga ranting sepakat menolak permohonan pengunduran diri Achmad Purnomo dari bakal calon wali kota Solo pada Pilkada Serentak 2020.

"Semuanya (PAC dan ranting) menolak pengunduran diri Pak Purnomo karena belum ada keputusan dari DPP. Sehingga proses pencalonan tetap berjalan tinggal menunggu yang diputuskan DPP partai," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Minggu (7/6/2020).

Rudy menjelaskan, Purnomo dan Teguh Prakoso tidak mencalonkan tetapi dicalonkan oleh DPC PDI-P. Keduanya juga mendapat rekomendasi dari semua PAC dan anak ranting.

"Sehingga ini tadi surat pernyataan, absensi sudah saya serahkan kepada beliau. Bahwa pengunduran beliau (Achmad Purnomo) tetap ditolak oleh yang mencalonkan (PAC, anak ranting, dan DPC). Pak Pur tetap taat dan patuh terhadap apa yang diputuskan DPC sambil menunggu DPP," terang Rudy yang juga menjabat Wali Kota Solo.

Baca juga: Pengunduran Dirinya Sebagai Balon Wali Kota Ditolak PDI-P Solo, Purnomo: Saya Tidak Tahu

Rudy mengaku sudah menyiapkan mesin partai dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19.

Namun demikian, yang menjadi sorotan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di tengah wabah corona.

"Kehadiran (masyarakat) ke TPS itu yang kita belum berani menjamin," ungkapnya.

Lebih jauh, Rudy menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan pada 9 Desember 2020 tidak wajar karena masih dalam kondisi pandemi wabah virus corona.

Baca juga: PDI-P Solo Tolak Pengunduran Diri Purnomo dari Bakal Calon Wali Kota

Seharusnya, pesta demokrasi lima tahunan tersebut diselenggarakan dengan penuh gembira, bukan sebaliknya masyarakat masih menghadapi kondisi pandemi corona.

"Sehingga kalau dilaksanakan 9 Desember 2020 itu nanti kondisi pandemi Covid-19 belum stabil itu nanti yang mau datang ke TPS berani atau tidak itu tergantung masyarakatnya masing-masing," ujarnya.

"Tapi karena beliau sudah memutuskan tanggal 9 Desember 2020, ya menurut saya tidak realistis dengan kondisi saat ini. Mungkin bisa ditunda tahun 2021 setelah kondisinya Covid-19 landai," sambung dia.