Di Daerah Ini Data 2015 Jadi Rujukan Penyaluran Bansos Tunai, Warga Meninggal Terdaftar

Masalah yang cukup krusial, sebut dia, yakni data penerima yang dijadikan rujukan untuk penyaluran BST dari Kemensos untuk warga yang tinggal di Kabupaten Jombang.

Sholeh mengungkapkan, untuk penyaluran bansos tunai pihaknya mendapatkan kuota 51.134 kepala keluarga (KK) dari Kemensos.

Berdasarkan kuota itu, Pemkab Jombang kemudian mengajukan daftar usulan penerima bansos.

Daftar usulan merupakan hasil verifikasi kondisi terkini berdasarkan usulan dari seluruh desa.

Tidak semua daftar usulan penerima bansos tunai diterima atau ditolak oleh pihak Kemensos.

"Kami sebenarnya sudah mengusulkan data baru sesuai kuota. Masalahnya ada misslink antara pusat data di Kemensos dengan daerah dan itu sudah diakui pihak Kemensos," kata Sholeh saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Sebagian besar penerima bansos yang ada di Kabupaten Jombang, pendataannya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masalahnya, kata Sholeh, data terpadu yang menjadi rujukan penyaluran bansos tunai merupakan data yang belum dilakukan pembaharuan sejak lima tahun lalu.

"Data penerima bantuan sosial tunai kami terima dari Kemensos. Sekitar 41.000 penerima berasal dari DTKS. Setelah kami cek, ternyata data itu ter-update tahun 2015," ungkap Sholeh.

Apresiasi dan verifikasi ulang

Sholeh mengapresiasi ada warga di Kabupaten Jombang menolak bansos tunai karena sudah merasa mampu dan merasa tidak berhak menerima.

Sikap tersebut patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi warga lainnya yang sudah mampu.

"Kami sangat mengapresiasi sikap warga yang dengan kesadaran sendiri tidak ingin menerima karena merasa tidak berhak. Ada beberapa warga yang kami ketahui, tetapi untuk jumlahnya masih kita tunggu perkembangan," ujar Sholeh.

Pihaknya pun akan melakukan verifikasi ulang agar penerima bansos tunai tepat sasaran.

Hingga Selasa (19/5/2020), penyaluran bansos dari kemensos di Kabupaten Jombang mencapai 76 persen.