Kedatangan 500 TKA China ke Sultra Ditunda, Ribuan Pekerja Lokal Terancam PHK

Kompas.com - 11/05/2020, 11:54 WIB
External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATIExternal Affairs Manager PT VDNI Indrayanto

KENDARI, KOMPAS.com- Manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) angkat bicara terkait penolakan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto mengatakan, alasan kedatangan 500 TKA China ke Sultra bertujuan untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS. 

Pengerjaan tungku smelter ini diklaim bakal menyerap lebih dari 3.000 pekerja lokal.

Baca juga: Cegah Covid-19, MUI Desak Pemerintah Tolak Masuknya TKA China

Indrayanto mengatakan, 500 TKA China itu merupakan tenaga teknis yang bekerja secara temporer secara bergantian, bukan untuk waktu yang lama.

Mereka adalah tenaga ahli untuk memasang alat pada tungku smelter, untuk produksi dan mempertahankan operasional di lapangan.

Saat ini sebagian pembangunan terpaksa diberhentikan sementara karena kurangnya tenaga ahli.

"Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali lagi ke Tiongkok. Paling lama itu tiga bulan, maksimal enam bulan, tenaga ahli itu paling lama bekerja 6 bulan, jika bisa lebih cepat lagi misal 3 bulan selesai, mereka langsung pulang," kata Indrayanto keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Viral Video Warga Usir Kapal Asing yang Diduga Bawa TKA, Ini Faktanya

“Namun dengan pertimbangan terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2020 serta permintaan dari instansi terkait untuk menunda rencana tersebut, maka pada 24 April 2020, perusahaan memutuskan untuk menunda kedatangan TKA tersebut," tegasnya.

 

Kedatangan 500 TKA China ini, diklaim Indrayanto, sudah dinanti ribuan calon pekerja lokal yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan karyawan di perusahaan pemurnian nikel tersebut .

"Jika 500 TKA China sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya," kata Indrayanto.

"Bisa ada kemungkinan mereka dirumahkan dahulu tanpa mendapat gaji, atau bahkan bisa PHK. Tentunya hal ini tidak kami harapkan, perusahaan juga berusaha agar hal ini tidak terjadi," sambungnya.

Baca juga: Tolak Kedatangan 500 TKA Asal China, DPRD Sultra Surati Jokowi

Namun, pihak perusahaan tidak mau terburu–buru dan tetap menghormati keputusan yang diambil Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menunda kedatangan 500 TKA China, sampai situasi tanggap darurat dicabut oleh pemerintah pusat.

Sebanyak 500 TKA China yang direncanakan masuk bekerja di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, akan dilakukan secara bertahap.

PT VDNI dan PT OSS menyatakan juga telah melakukan berbagai tahapan mulai dari pemeriksaan kesehatan dengan standar Covid-19 hingga kelengkapan dokumen.

Indrayanto menyebut, saat ini ada 11.000 karyawan lokal yang bekerja di PT VDNI dan PT OSS.

Jumlah itu belum termasuk 20.000 pekerja lokal yang terkait dengan aktivitas perusahaan tersebut seperti kontraktor hingga pekerja pelabuhan.

 

PT VDNI dan PT OSS juga juga berkomitmen pada peningkatan hasil pengolahan bahan baku yang diklaim akan meningkatkan devisa Indonesia.

"Pengolahan bahan baku di pabrik juga akan menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia, menaikkan devisa, pendapatan pajak negara dan nilai ekspor Indonesia. Itulah mengapa kami berharap TKA itu bisa diberikan (izin) masuk," sebut Indrayanto.

Meski demikian, Indrayanto mengakui sejak mewabahnya virus corona PT VDNI dan PT OSS juga telah merumahkan 2.000 karyawannya.

Baca juga: Wali Kota Kendari Tutup Akses Kedatangan bagi Ratusan TKA dari China

Tindakan itu diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang sudah menginfeksi 71 orang di perusahaan tersebut.

"Ini sebenarnya pilihan dari karyawan sendiri," tambah Indrayanto.

Sedangkan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang sebelumnya menolak kedatangan TKA China, meminta agar dilakukan penundaan hingga wabah virus corona berakhir.

"Regulasinya sudah ada, tapi belum bisa. Suasana kebatinan kita sekarang belum menerima hal itu. Ya kita tundalah," ungkap Ali Mazi pekan lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X