Pembagian Bansos Ricuh Diduga Salah Prosedur, Ini Jawaban PT Pos

Sempat dikritik pejabat Pemprov

Sebelumnya, diduga terjadi kesalahan prosedur dalam pembagian bansos yang menyebabkan kericuhan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sumbar dengan PT Pos, pembagian bantuan JPS ini dilakukan oleh petugas PT Pos ke rumah warga masing-masing.

"Kita sayangkan, ini tidak sesuai dengan PKS yang kita tandatangani dengan PT Pos. Kita akan minta klarifikasi PT Pos," kata Ketua Tim Penanggulangan Dampak Covid-19 Sumbar Benny Warlis saat dihubung, Jumat.

Benny yang juga Asisten II Setdaprov Sumbar itu mengatakan, PT Pos bertanggung jawab mengantarkan bansos ke alamat penerima bantuan.

"Mereka juga harus membuktikan bahwa bantuan itu telah sampai dengan tanda terima, foto dan memasangkan stiker agar penerima tidak tumpang tindih dengan batuan lain," kata Benny.

Sebelumnya, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu protes ke Kantor Wali Nagari.

Akibatnya, Kantor Wali Nagari rusak. Ada 4 kaca jendela kantor yang pecah, diduga akibat dilempari warga yang protes.