Satu Pasien Positif Covid-19 di Pekalongan Meninggal, Ber-KTP Jakarta

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Satu pasien laki-laki (54) positif Covid-19 asal Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang dirawat di RSUD Kraton meninggal dunia, Senin (13/4/2020) dini hari dan langsung dimakamkan.

‘’Jadi perkembangan kita sampai hari ini untuk pasien dalam pengawasan (PDP) di Kraton ada satu. Dan kemudian dini hari tadi pasien yang positif Covid-19 yang KTP-nya Jakarta, tetapi punya rumah tinggal di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, karena punya penyakit lain, sehingga beliau ini meninggal dunia," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Senin (13/4/2020).

Asip melanjutkan, tidak ada penolakan pemakaman dari warga sekitar karena pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol sudah dilakukan sampai pada pemakaman.

‘’Tidak ada penolakan karena memang sudah dilakukan komunikasi sebelumnya oleh camat untuk memberikan pengertian dan jaminan bahwa pemakaman akan dijalankan sesuai protokol," jelas Bupati.

Baca juga: Tolak Asimilasi Corona karena Tak Punya Rumah dan Keluarga, Napi: Di Rutan Lebih Enak

Bupati Asip Kholbihi berharap, dengan adanya kasus ini, semoga bisa dijadikan pelajaran oleh seluruh masyarakat untuk terus waspada dan berhati-hati.

‘’Kemudian yang paling penting kita belajar dari kasus ini adalah karena beliau itu baru pulang mudik. Inilah yang harus kita waspadai bersama," kata Bupati.

Selain itu, Bupati Asip juga meminta seluruh aparat terutama yang tinggal di desa untuk memberikan pengertian kepada warga Kabupaten Pekalongan yang baru pulang mudik.

‘’Saya minta kepada seluruh aparatur kita terutama yang tinggal di desa agar bersama-sama memberikan pengertian kepada saudara-saudara kita yang baru pulang dari daerah Jabodetabek yang merupakan daerah merah untuk lebih waspada," lanjut Asip.

Baca juga: Lapas Tuminting Manado Rusuh, 1 Napi Meninggal karena Syok, Satu Tertembak Peluru Karet

Asip melanjutkan, prioritas selanjutnya adalah secara bertahap akan melakukan rapid tes, gelombang pertama untuk tenaga kesehatan dan gelombang kedua bagi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).