Mahasiswa di Malang Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Sebab, pemerintah melalui Omnibus Law berusaha mencabut analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Dengan adanya Amdal saja masih banyak perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi,” kata Ramli.

Atas pertimbangan itu, para mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih menunggu pembahasan di DPR RI.

“Kita tetap menyatakan menolak Omnibus Law, karena tidak berpihak kepada rakyat,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah mengatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan para pendemo untuk ikut menolak RUU Omnibus Law.

Namun, pihaknya akan menyampaikan tuntutan para pendemo itu ke DPR RI.

“Yang kami bisa hanya meneruskan. Hari ini akan kami bawa ke Jakarta,” kata Rimzah yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra.