Ibu Kota Negara Pindah, Ini Komitmen Pemprov Kaltim untuk Jaga Lingkungan

Sementara, hutan konservasi di Bukit Soeharto akan diperbaiki di bagian-bagian yang mengalami kerusakan seperti perambahan, tambang batu bara ilegal dan lainnya.

Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu UU Ibu Kota Negara untuk luasan ibu kota negara.

Setelah itu, baru pihaknya akan mengeluarkan luasan itu dari RTRW untuk kawasan ibu kota negara.

"Kebetulan tahun ini masuk lima tahun revisi RTRW. Makanya kita tunggu UU ibu kota negara," kata dia.

Lebih jauh, Sabani juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim soal rehabilitasi lubang tambang batu bara dan adanya moratorium izin tambang baru.

Upaya ini bagian dari menjaga lingkungan yang terlanjur rusak.