Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya: Dinilai Tak Lazim hingga Aturan Dicabut

Selain tidak mengikat, iuran juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing warga.

Baca juga: Agnez Mo Sebut Tak Berdarah Indonesia, Studi: Pribumi Memang Tidak Ada

DPRD pastikan aturan sudah dicabut

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menilai, penarikan iuran dengan membedakan pribumi dan non-pribumi seharusnya tidak terjadi.

"Saya kira iuran dengan kata non-pribumi tidak perlu terjadi, jika Lurah Bangkingan menyadari secara menyeluruh Perda 4 Tahun 2017," kata Awi saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2020).

Dia juga mengingatkan semua lurah agar memantau aturan di semua RW di wilayahnya.

Menurut dia, Surabaya adalah kota toleran sehingga tidak perlu ada aturan yang diskriminatif.

"Terlebih Wali Kota Surabaya Bu Risma, DPRD, dan semua komponen masyarakat sangat aktif mengampanyekan tentang pentingnya hidup berdampingan," tutur Awi.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Surabaya, Ghinan Salman | Editor: Abba Gabrillin)