Uang Ganti Rugi untuk Warga Terdampak Waduk Jatigede Dibayar Tahun Depan

Kompas.com - 19/12/2019, 17:18 WIB
Air Waduk Jatigede surut drastis saat kemarau panjang. Hingga saat ini, pembangunan Waduk Jatigede masih menyisakan dampak sosial. AAM AMINULLAH/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHAir Waduk Jatigede surut drastis saat kemarau panjang. Hingga saat ini, pembangunan Waduk Jatigede masih menyisakan dampak sosial. AAM AMINULLAH/KOMPAS.com


SUMEDANG, KOMPAS.com - Warga yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, hingga saat ini masih terus memperjuangkannya haknya melalui mekanisme hukum.

Warga yang terdampak Waduk Jatigede juga kerap melakukan aksi unjuk rasa terhadap Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Anggota DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, saat ini ada 431 berkas gugatan dari warga terdampak Waduk Jatigede yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang.

Namun, pemerintah pusat belum membayarkan hak yang seharusnya diterima oleh warga terdampak Waduk Jatigede ini.

Baca juga: Kota Mati Waduk Jatigede Masih Jadi Objek Wisata Favorit Warga

TB Hasanuddin menuturkan, dari 431 berkas yang telah disahkan Pengadilan Negeri Sumedang itu, pemerintah pusat diharuskan membayar ganti rugi sekitar Rp 41, 7 miliar.

Dia menyebutkan, total Rp 41, 7 miliar meliputi pembayaran untuk tanah warga yang terlewat bayar dan tanah salah kepemilikan.

Kemudian, termasuk untuk warga terdampak yang belum mendapatkan uang kompensasi  kategori A sebesar Rp 122 juta.

"Putusan pengadilan untuk 431 berkas itu senilai Rp 41, 7 miliar, dan saya sudah meminta ini diproses sesuai prosedur melalui Kementerian PUPR," ujar TB Hasanuddin kepada Kompas.com usai kegiatan di kantor DPC PDI Perjuangan Sumedang, Kamis (19/12/2019) siang.

Terkait hal ini, TB Hasanuddin juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR.

"Saya sudah komunikasikan dengan Kementerian PUPR, dan menurut Beliau (Menteri PUPR), slotnya sudah akan disiapkan. Kemudian sesuai dengan haknya akan diturunkan dan akan dimasukkan tahun 2020," tutur TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menambahkan, hal ini ia sampaikan untuk menjawab keraguan dari warga terdampak yang masih mempertanyakan terkait ganti rugi.

"Saya memohon agar pemerintah pusat, dalam periode ini, 2, 3 tahun ke depan, masalah ganti rugi atau masalah lain-lain yang menjadi hak dari warga terdampak sebagai akibat dibangunnya Waduk Jatigede ini segera diselesaikan secara komprehensif dan itu disetujui Beliau (Menteri PUPR)," kata TB Hasanuddin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X