Lembaga Adat Paser dan PPU di Ibu Kota Negara Minta Bertemu Presiden

Kompas.com - 30/11/2019, 18:23 WIB
Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Di kecamatan ini digadang-gadang jadi ibu kota negara. Foto diambil, Sabtu (26/10/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONDesa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Di kecamatan ini digadang-gadang jadi ibu kota negara. Foto diambil, Sabtu (26/10/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Lembaga Adat Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) meminta bertemu Presiden Joko Widodo seiring penetapan ibu kota negara ke Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Keinginan bertemu Jokowi untuk menyampaikan aspirasi lembaga adat di wilayah tersebut.

Ketua Lembaga Adat Paser PPU Musa mengatakan, sejak PPU ditetapkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara, pihaknya belum pernah diundang secara khusus membicarakan soal itu.

"Karena itu penting bagi lembaga adat diundang ke istana," kata Musa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Pangkalan Militer Bakal Pindah ke Penajam Paser Utara

Musa mengatakan, lembaga masyarakat adat Paser ini sendiri memiliki kekhasan, baik dari garis keturunan, tata nilai, spritualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain. Ini berbeda dengan komunitas lain di Kalimantan Timur dan di Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun persoalan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat adat Paser saat ini adalah konflik tenurial kehutanan dan wilayah adat yang tak kunjung ada penyelesaian.

Selain itu, persoalan politik, pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan juga selalu menjadi agenda perjuangan masyarakat adat Paser.

“Itu yang ingin (kami) sampaikan (pada) Bapak Presiden Jokowi,” tuturnya.

Musa menjelaskan, Suku Paser adalah suku yang mendiami sepanjang tenggara pulau Kalimantan yang kini telah terindentifikasi ada 12 sub suku.

Tak hanya itu, Musa juga mengatakan lembaga adat sudah menyiapkan delapan rekomendasi yang akan disampaikan ke Jokowi jika diundang ke istana.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Lembaga Adat Usulkan 8 Rekomendasi

Delapan rekomendasi tersebut dihasilkan kongres lembaga adat Paser PPU pada Minggu 1 September 2019 yang dihadiri masyarakat adat Paser dari tiga wilayah administratif yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan, serta lintas organisasi masyarakat.

Secara umum, 8 rekomendasi itu meliputi regulasi perlindungan terhadap lembaga adat, pemetaan wilayah adat, penyelesaian sengketa agraria, partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan ibu kota negara, mengakomodasi kearifan lokal, dan bidang ketenagakerjaan.

Musa menambahkan, penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara merupakan kabar baik. Namun, di sisi lain juga merupakan kekhawatiran yang besar dari masyarakat adat itu sendiri, mengingat ibu kota negara bisa menjadi ancaman juga tantangan atas eksistensi dan keberadaan masyarakat adat Paser.

Oleh karena itu, secara prinsip masyarakat di PPU tidak menginginkan kehilangan ornamen dan identitas suku daerah sebagai pemangku adat di wilayah ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X