Eselon III dan IV Diganti Robot, Dedi Mulyadi: Itu Bentuk Sindiran Pak Jokowi ke PNS

Kompas.com - 29/11/2019, 11:04 WIB
Wakl Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi (iket putih) saat mengunjungi nelayan di Benoa, Bali, Kamis (28/11/2019). KOMPAS.com/ FARID ASSIFAWakl Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi (iket putih) saat mengunjungi nelayan di Benoa, Bali, Kamis (28/11/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi soal penghapusan pejabat eselon III dan IV dengan diganti kecerdasan buatan tak ditafsirkan secara detonatif manusia diganti robot.

Menurut Dedi, pernyatan Jokowi tersebut dimaknai bahwa para pegawai negeri itu harus memiliki produktivitas tinggi.

"Artinya Pak Jokowi mengarahkan PNS harus memiliki prodiktivitas yang tinggi. Itu semacam menyindir, masa kerjanya kalah sama robot," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (29/11/2019).

Sebab, kata Dedi, saat ini, banyak PNS terutama di eselon III dan IV tidak produktif sehingga hasil pelayanan yang dicapai sedikit, namun anggaran yang keluar sangat boros.

Dijelaskan, lahirnya pegawai golongan III dengan jumlah banyak merupakan salah salah satu problem dari gemuknya birokrasi di Indonesia. Sebab, rata-rata PNS lulusan SMA ikut penyetaraan S1. Kemudian mereka menempati di kelompok administrasi.

Baca juga: Jokowi: Eselon 3 dan 4 Kita Potong, Ganti dengan Kecerdasan Buatan

Akibatnya, kata Dedi, pekerjaan PNS di kelompok administrasi kian banyak tetapi hasil kerjanya tidak tampak. Sementara di sisi lain, pekerjaan teknis nyaris kekurangan pegawai.

Saat ini, lanjut Dedi, kantor pemerintah tak memiliki ahli teknis dan aplikatif yang dibutuhkan secara riil, seperti ahli listrik, taman, ahli bangunan dan lainnya. Kebanyakan pegawai menempati pos-pos administrasi.

Akibatnya, seluruh pekerjaan teknis diserahkan ke pihak ketiga. Padahal itu pekerjaannya kecil. Dampaknya, pemborosan anggaran menjadi tinggi karena semua pekerjaan kecil yang sebenarnya bisa dilakukan pegawai diserahkan ke pihak ketiga.

"Sedangkan para pegawainya sibuk pada administrasi yang tak memiiki implikasi pelayanan," kata mantan bupati Purwakarta dua periode itu.

Jumlah golongan yang terlalu banyak berdampak pada antrenya pegawai untuk mengejar eselonisasi, mulai eselon IVA, IAV B, III A, III B dan lainnya.

Kalau antreannya tak tercapai, kata Dedi, biasanya mereka frustasi dan seringkali berubah menjadi oposisi di internal pemerintah. Kerjanya tidak baik, tetapi setiap hari ngoceh dan ngomel.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X