Dedi Mulyadi: Bali Tetap Menjadi Bali, Tak Berubah Jadi Jakarta

Dedi Mulyadi mengatakan, setelah mendengarkan paparan dan aspirasi warga Bali, pihaknya semakin yakin dan bersiteguh hati bahwa reklamasi Teluk Benoa harus ditolak.

"Komisi IV akan memperkuat dan mendorong agar keputusan menteri yang menetapkan Teluk Benoa sebagai konservasi maritim menjadi peraturan presiden, sehingga payung hukumnya semakin kuat," kata Dedi kepada Kompas.com.

Menurut Dedi, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus selaras dengan keseimbangan alam, yang menjadi dasar kebutuhan kehidupan manusia.

"Masukan-masukan itu, dari pakar sudah biasa, makanya kami ingin mendengar narasi dari tokoh adat yang lebih hidup," kata Dedi terkit pertemuan dengan tokoh adat Bali.

Sebelumnya, masyarakat Bali yang diwakili tokoh adat merasa gelisah dengan munculnya wacana revisi Keputusan Menteri KKP soal kawasan konservasi di Teluk Benoa. Kegelisahan itu mereka sampaikan di hadapan Komisi IV DPR RI.

"Kami gelisah karena ada wacana keputusan yang dibuat menteri kelautan soal penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim, mau direvisi. Kami warga Bali telah menolak teluk Benoa direklamasi. Makanya, minta kepada Komisi IV DPR memperkuat keputusan menteri, menjadi keputusan presiden," kata Wayan Loka, ketua Adat Serangan, ketika berdialog dengan Komisi IV DPR di Benoa, Kabupaten Badung, Bali.

Selain Wayan Loka, ketua adat lainnya yang hadir di acara tersebut menyatakan sama. Merela menolak reklamasi di Telok Benoa. Antara lain Ketua Adat Bualu, Jimbaran, Tanjung Benoa, Kedonganan, Kelam, Kuta, Pemogan, Kepaon, Pedungan dan Sesehan. Tokoh Bali lainnya juga hadir dalam kesempatan itu.

Baca juga: Koster Harap Menteri KKP yang Baru Tak Cabut Status Teluk Benoa

Rencana reklamasi Teluk Benoa telah ramai ditolak warga Bali. Penolakan itu muncul setelah adanya rencana reklamasi teluk itu tahun 2014. Namun warga menolak sekitar 1.200 hekatare areal teluk menjadi kawasan bisnis.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menetapkan Telok Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Dengan demikian, areal itu tak bisa disentuh untuk bisnis.