KILAS DAERAH

Jadi Mitra Pemerintah, LPM di Desa Harus Diberdayakan

Kompas.com - 11/11/2019, 16:21 WIB
Kepala DPM-Desa Jabar Dedi Supandi saat hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPM Provinsi Jabar yang digelar di Kabupaten Subang, Kamis 7 November 2019 lalu. DOK. Humas Pemerintah Provinsi Jawa BaratKepala DPM-Desa Jabar Dedi Supandi saat hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPM Provinsi Jabar yang digelar di Kabupaten Subang, Kamis 7 November 2019 lalu.

KOMPAS.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jawa Barat ( Jabar) Dedi Supandi mengatakan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa atau kelurahaan harus diberdayakan.

"LPM yang ada di desa atau kelurahan harus diberdayakan dan dimanfaatkan sebagai mitra kerja pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan," tegas Dedi di Bandung, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (11/11/2019).

Dedi mengatakan itu, karena rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPM Provinsi Jabar di Kabupaten Subang, Kamis (7/11/2019).

Rakerda dihadiri perwakilan LPM se-Jabar dengan unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebanyak 108 orang.

Baca juga: Ridwan Kamil Dorong Pengusaha Jepang Berinvestasi di Jawa Barat

Dedi yang juga hadir dalam Rakerda LPM Provinsi Jabar itu menjelaskan, akselerasi peran LPM dalam perencanaan pembangunan dapat diwujudkan dengan memberdayakan seluruh tenaga LPM di Jabar.

Optimalisasi seluruh tenaga LPM tersebut bertujuan untuk menghadirkan langkah-langkah terobosan guna mendukung program pembangunan unggulan demi terwujudnya visi Jabar Juara.

"Akselerasi tersebut akan tercipta dengan menyinergikan segala upaya dan tujuan pembangunan di Jabar," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LPM Jabar, Tatang Suratis mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan LPM adalah memasuki ranah perundang-undangan.

Baca juga: Pemdaprov Jabar Kaji Regulasi Penyuluhan Hutan Swadaya

Langkah itu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

"Hal ini dapat dimulai dengan perencanaan penyusunan peraturan daerah atau peraturan gubernur terkait peran dan fungsi LPM yang harus diberdayakan kembali oleh pemerintah dan dilibatkan dalam pemberdayaan dan pembangunan," jelas Tatang.

Tatang optimistis, dengan adanya peluang dalam perencanaan pembangunan tersebut, LPM dapat memetakan arah pembangunan di Jabar ke depan.

"Saya juga berharap para LPM memberikan masukan terkait konsep pembangunan dan hal apa saja yang akan digarap oleh LPM di Jabar," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemeriksaan Maraton oleh KPK Terkait Kasus Mantan Bupati Mojokerto

Pemeriksaan Maraton oleh KPK Terkait Kasus Mantan Bupati Mojokerto

Regional
Kronologi Bocah 3 Tahun Tewas Dianiaya Ayah Kandungnya karena Rewel Saat Mandi

Kronologi Bocah 3 Tahun Tewas Dianiaya Ayah Kandungnya karena Rewel Saat Mandi

Regional
Menguak Bisnis Pen Gun di Makassar, Fenomena Baru hingga Peluru dari Luar Negeri

Menguak Bisnis Pen Gun di Makassar, Fenomena Baru hingga Peluru dari Luar Negeri

Regional
Mobil Polisi Digembok karena Parkir di Jalan, Ini Penjelasan Polisi

Mobil Polisi Digembok karena Parkir di Jalan, Ini Penjelasan Polisi

Regional
Pawang yang Digigit King Kobra Disebut Lakukan Ritual Jinakkan Ular, Bukan Atraksi

Pawang yang Digigit King Kobra Disebut Lakukan Ritual Jinakkan Ular, Bukan Atraksi

Regional
Cerita Mahasiswa Indonesia yang Keluar dari China Saat Corona Mulai Mewabah

Cerita Mahasiswa Indonesia yang Keluar dari China Saat Corona Mulai Mewabah

Regional
Bolos Kerja 176 Hari, Ini Sanksi bagi 3 Guru SD dan 1 Pegawai Administrasi SMP di Kudus

Bolos Kerja 176 Hari, Ini Sanksi bagi 3 Guru SD dan 1 Pegawai Administrasi SMP di Kudus

Regional
Cerita Ayah Telepon Putrinya di Wuhan 3 Jam Sekali Hanya untuk Tanya Kabar

Cerita Ayah Telepon Putrinya di Wuhan 3 Jam Sekali Hanya untuk Tanya Kabar

Regional
60 Ternak di Gunungkidul Mati Mendadak Sejak Desember 2019, 6 karena Antraks

60 Ternak di Gunungkidul Mati Mendadak Sejak Desember 2019, 6 karena Antraks

Regional
Balita asal China Masih Diisolasi di RSUD NTB

Balita asal China Masih Diisolasi di RSUD NTB

Regional
Zuhri Pantau Istrinya yang Sedang Selesaikan Program Doktor di Wuhan Lewat Telepon

Zuhri Pantau Istrinya yang Sedang Selesaikan Program Doktor di Wuhan Lewat Telepon

Regional
Begini Nasib Siswi SD yang Diculik dan Dicabuli hingga Hamil 9 Bulan

Begini Nasib Siswi SD yang Diculik dan Dicabuli hingga Hamil 9 Bulan

Regional
Cegah Penyebaran Corona, Pemkab Bantul Pantau Warung Makan yang Sajikan Kelelawar

Cegah Penyebaran Corona, Pemkab Bantul Pantau Warung Makan yang Sajikan Kelelawar

Regional
174 Turis China di Solo Akan Segera Dipulangkan

174 Turis China di Solo Akan Segera Dipulangkan

Regional
Diduga Suspect Corona, Seorang Pasien di Malang Ternyata Batuk Biasa

Diduga Suspect Corona, Seorang Pasien di Malang Ternyata Batuk Biasa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X