Duduk Perkara 3 Desa Fiktif di Konawe, Kesamaan Nama dan Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 08/11/2019, 15:35 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Pertengahan Maret 2019 lalu, Tim Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dibentuk Kementerian Desa (Kemendes) menemukan tiga desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Tiga desa itu disebut menerima dana desa senilai Rp 5 miliar lebih.

Padahal desa itu tidak memiliki wilayah, penduduk, kepala desa, serta struktur organisasi desa lainnya.

Baca juga: Mengenal Wonorejo Desa Fiktif Penerima Dana Desa, Warga Pindah Setelah Jual Lahan ke Perusahaan Tambang

Berdasarkan bukti dokumen penyaluran dana desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, tiga desa tersebut adalah penerima dana desa sejak tahun 2015.

Ketiga desa tersebut yaitu Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai.

Baca juga: Wonorejo, Desa Fiktif Penerima Dana Desa yang Ditinggal Penghuninya demi Rupiah

 

Polda Sulawesi Tenggara periksa saksi

IlustrasiKOMPAS/DIDIE SW Ilustrasi
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) kemudian melakukan penyelidikan terkait keberadaan desa fiktif tersebut.

Hingga awal November 2019, polisi telah memeriksa 57 saksi termasuk saksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Polisi juga mengamankan dokumen terkait perkara tersebut.

Dari 56 desa yang dilaporkan fiktif, penyidik penyidik melakukan pengecekkan kegiatan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kemendagri maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Dan ditemukan 2 desa yang sama sekali tidak memiliki warga.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Wakil Bupati soal 3 Desa Fiktif di Konawe: Dana Rp 5,8 M Tak Pernah Dicairkan

Namun Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh menolak meyebutkan dua nama desa tersebut.

“Masih tunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sultra, setelah itu, ada itu, baru bisa penetapan tersangka,” terang dia.

Ia menjelaskan dugaan kasus tindak pidana korupsi muncul karena adanya pembentukan desa yang tidak sesui prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Salah satu dokuken tersebut diduga adalah Perda nomor 7 tahun 2011.

Baca juga: Desa Fiktif Ditemukan di Kalimantan Selatan, 2 Tahun Terima Bantuan Dana

 

Ada kesamaan nama

Ilustrasi desa fiktifShutterstock Ilustrasi desa fiktif
Salah satu desa yang disebut fiktif adalah Desa Uepai yang berada di Kecamatan Uepao.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan Desa Uepai tercantum karena faktor human error.

Ada kesamaan nama antara Desa Uepai dan Kelurahan Uepai.

"Kenapa bisa? Karena nama Kelurahan Uepai sama dengan nama Desa Uepai, sementara kelurahan tidak bisa terima dana desa," ujar dia.

Uepai adalah nama sebuah desa dan pada tahun 2003 berubah menjadi kelurahan. Saat ini Uepai menjadi nama kecamatan.

Baca juga: Banyak Desa Fiktif Bermunculan untuk Dapatkan Dana Desa, Negara Dirugikan

Hal tersebut juga dijelaskan Budusila, Kepala Desa Tangkondimpo.

Ia mengatakan desa yang ia pimpin sebelumnya bernama Desa Uepai dan mengalami pemekaran sehingga berganti nama Desa Tangkondimpo.

"Yang saya tahu sebelumnya ini Desa Uepai karena Uepai sudah berubah menjadi kelurahan, lalu mengalami pemekaran dan Tangkondimpo menjadi satu desa," Budusila menambahkan.

Sementara Desa Morehe di Kecamatan Uepai tidak diberi dana desa karena terdaftar di wilayah Kabupaten Kolaka Timur setelah ada pemekaran wilayah.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Desa Fiktif Berpotensi Melanggar Hukum, Harus Diusut!

"Desa Morehe juga disebabkan pemekaran Kolaka Timur sehingga wilayah administrasi Kabupaten Konawe masuk ke dalam koordinat Koltim sehingga kami akan sanggah nanti di kementerian," ujar Gusli.

Wilayah Desa Morehe juga tidak jelas karena berada di wilayah kawasna hutan lindung setempat.

Warga Desa Morehe pada umumnya hidup berpindah-pindah. Mereka sebagian juga berkebun dan tinggal di desa lain.

Desa tersebut bestatus sengketa dan menjadi perebutan antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2014.

Baca juga: Polemik Dana Desa yang Melahirkan Desa Fiktif...

Sementara desa terakhir yang disebut sebagai fiktif adalah Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya.

Namaun nama desa tersebut kini terdaftar di Kecamatan Onembute bukan lagi di Lambuya. Hal tersebut terjadi setelah ada pemekaran wilayah.

“Dulu masih bergabung kecamatan di Kecamatan Induk Lambuya, Puriala, dan Onembute. Memang masih ada Desa Ulu Meraka, tapi ketika mekar ini dua kecamatan, Puriala dan Onembute. Desa Ulu Meraka sudah ada di Onembute," ujar Camat Lambuya Jasmin.

Baca juga: Sri Mulyani Sisir Anggaran Usai Heboh Soal Desa Fiktif

 

Dana tidak dicairkan

ilustrasi uang dalam amplop.Thinkstock ilustrasi uang dalam amplop.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, tiga desa yang disebut fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak pernah menerima bantuan dana desa dari Kementerian desa.

Tiga desa tersebut ialah Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai serta Desa Ulu Meraka di Kecamatan Onembute.

Keputusan itu berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sultra pada 27 Juli 2018 sehingga tiga desa itu tidak boleh mendapat bantuan dana desa.

Baca juga: Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

Ia menegaskan bahwa dana desa sebesar Rp 5,8 miliar untuk tiga desa tersebut masih tersimpan di kas daerah dan tidak dipergunakan untuk kegiatan apa pun.

Jika ada pernyataan yang menyebutkan bahwa tiga desa itu masih menerima dana desa, Gusli meminta untuk menanyakannya langsung ke Kemendes.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Kiki Andi Pati | Editor : David Oliver Purba, Robertus Belarminus)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Oknum ASN yang Cabuli Anak di Buton

Polisi Tangkap Oknum ASN yang Cabuli Anak di Buton

Regional
Film G30S/PKI Cacat Fakta, Sejarawan UGM: Penyiksaan Para Jenderal Itu Tidak Ada

Film G30S/PKI Cacat Fakta, Sejarawan UGM: Penyiksaan Para Jenderal Itu Tidak Ada

Regional
Tiga Bocah Temukan Janin Bayi di Sungai Cidurian Bandung, Diduga Hasil Aborsi

Tiga Bocah Temukan Janin Bayi di Sungai Cidurian Bandung, Diduga Hasil Aborsi

Regional
Soal Potensi Tsunami 20 Meter, Pemprov Jabar Siapkan Manajemen Krisis

Soal Potensi Tsunami 20 Meter, Pemprov Jabar Siapkan Manajemen Krisis

Regional
Tenaga Medis Jemput Pasien Covid-19 yang Punya Komorbid, Malah Dilumuri Kotoran

Tenaga Medis Jemput Pasien Covid-19 yang Punya Komorbid, Malah Dilumuri Kotoran

Regional
Tak Dibayar Usai Berkencan, Seorang PSK Curi Motor Pelanggan

Tak Dibayar Usai Berkencan, Seorang PSK Curi Motor Pelanggan

Regional
Tiga Ibu Hamil Positif Covid-19 Melahirkan di RSUCM Aceh Utara, Semua Bayinya Negatif

Tiga Ibu Hamil Positif Covid-19 Melahirkan di RSUCM Aceh Utara, Semua Bayinya Negatif

Regional
Tiga Kecamatan di Kampar Riau Berlakukan PSBM

Tiga Kecamatan di Kampar Riau Berlakukan PSBM

Regional
Riau Peringkat 3 Nasional Penambahan Terbanyak Kasus Covid-19, Setelah DKI Jakarta dan Jabar

Riau Peringkat 3 Nasional Penambahan Terbanyak Kasus Covid-19, Setelah DKI Jakarta dan Jabar

Regional
Kisah Meli Sang Juara LIDA 2020 Asal Cianjur, Hidup Sederhana di Rumah Reyot

Kisah Meli Sang Juara LIDA 2020 Asal Cianjur, Hidup Sederhana di Rumah Reyot

Regional
Gatot Nurmantyo: KAMI Bukan Alat buat 'Nyapres', kalau Jadi Partai Saya Keluar...

Gatot Nurmantyo: KAMI Bukan Alat buat "Nyapres", kalau Jadi Partai Saya Keluar...

Regional
Bupati Kecam Aksi Vandalisme Mushala di Tangerang, MUI Minta Polisi Usut Tuntas

Bupati Kecam Aksi Vandalisme Mushala di Tangerang, MUI Minta Polisi Usut Tuntas

Regional
Disiksa dan Dibuang di Jalan, Kini Bocah 10 Tahun Itu Diasuh Kapolres Pelalawan

Disiksa dan Dibuang di Jalan, Kini Bocah 10 Tahun Itu Diasuh Kapolres Pelalawan

Regional
Merasa Gagal Jadi TKI, Udin Malu Pulang Kampung, Nekat Kembali ke Malaysia Malah Terjaring Operasi

Merasa Gagal Jadi TKI, Udin Malu Pulang Kampung, Nekat Kembali ke Malaysia Malah Terjaring Operasi

Regional
Klaster Covid-19 di Ponpes, Ganjar Minta Ada Protokol Khusus yang Disusun Bareng Kiai

Klaster Covid-19 di Ponpes, Ganjar Minta Ada Protokol Khusus yang Disusun Bareng Kiai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X