Sekprov Tak Difungsikan, 5 Fraksi DPRD Kaltim Usulkan Hak Interpelasi ke Gubernur

Kompas.com - 05/11/2019, 17:37 WIB
Gubernur Kaltim Isran Noor saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/10/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONGubernur Kaltim Isran Noor saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/10/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Sebanyak 20 anggota DPRD Kalimantan Timur dari lima fraksi mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (5/11/2019).

Hak interpelasi dilayangkan karena Isran enggan memfungsikan sekretaris provinsi (Sekprov) definitif Kaltim Abdullah Sani yang terpilih 2 November 2018 lalu.

Sani dipilih melalui Keppres 113 /TPA/2018 tertanggal 2 November 2018 menjadi sekda Kaltim setelah tim seleksi mengirim tiga nama calon sekprov Kaltim.

Sayangnya, hingga kini Isran masih menunjuk Sabani sebagai Plt Sekprov.

Baca juga: Soal Lahan Ibu Kota Negara, Keluarga Kesultanan Kutai Somasi Gubernur Kaltim

Dari 20 perwakilan fraksi yang mendukung hak terinterpelasi diantaranya tujuh dari fraksi PDI-P, lima dari PKB, empat dari Golkar, dua dari PKS dan dua dari PPP.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Surat usulan telah diterima tiga unsur wakil pimpinan DPRD Kaltim.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan surat usulan ini akan dibahas ditingkat unsur pimpinan baru ada pernyataan sikap dari pimpinan.

"Iya kita sudah terima usulan, selanjutnya kami bahas di unsur pimpinan," ungkap Andi Harun di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa.

Baca juga: Bantah Kerabat Kesultanan Kutai, Gubernur Kaltim Pastikan Lahan Ibu Kota Milik Negara

Sesuai PP 12/2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota memuat beberapa syarat.

Pasal 70 ayat 2 usulan hak interpelasi minimal didasari materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah disertai alasannya.

Pasal 71 ayat 2, hak interpelasi bisa dilakukan jika rapat paripurna minimal dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD Kaltim.

Jika jumlah anggota DPRD Kaltim sebanyak 55 anggota, maka minimal 28 anggota DPRD Kaltim harus menghadiri paripurna.

Selanjutnya dari jumlah anggota DPRD yang hadir paripurna minimal lebih dari setengahnya harus menyetujui hak interpelasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X