Sekprov Tak Difungsikan, 5 Fraksi DPRD Kaltim Usulkan Hak Interpelasi ke Gubernur

Kompas.com - 05/11/2019, 17:37 WIB
Gubernur Kaltim Isran Noor saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/10/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONGubernur Kaltim Isran Noor saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/10/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Sebanyak 20 anggota DPRD Kalimantan Timur dari lima fraksi mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (5/11/2019).

Hak interpelasi dilayangkan karena Isran enggan memfungsikan sekretaris provinsi (Sekprov) definitif Kaltim Abdullah Sani yang terpilih 2 November 2018 lalu.

Sani dipilih melalui Keppres 113 /TPA/2018 tertanggal 2 November 2018 menjadi sekda Kaltim setelah tim seleksi mengirim tiga nama calon sekprov Kaltim.

Sayangnya, hingga kini Isran masih menunjuk Sabani sebagai Plt Sekprov.

Baca juga: Soal Lahan Ibu Kota Negara, Keluarga Kesultanan Kutai Somasi Gubernur Kaltim

Dari 20 perwakilan fraksi yang mendukung hak terinterpelasi diantaranya tujuh dari fraksi PDI-P, lima dari PKB, empat dari Golkar, dua dari PKS dan dua dari PPP.

Surat usulan telah diterima tiga unsur wakil pimpinan DPRD Kaltim.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan surat usulan ini akan dibahas ditingkat unsur pimpinan baru ada pernyataan sikap dari pimpinan.

"Iya kita sudah terima usulan, selanjutnya kami bahas di unsur pimpinan," ungkap Andi Harun di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa.

Baca juga: Bantah Kerabat Kesultanan Kutai, Gubernur Kaltim Pastikan Lahan Ibu Kota Milik Negara

Sesuai PP 12/2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota memuat beberapa syarat.

Pasal 70 ayat 2 usulan hak interpelasi minimal didasari materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah disertai alasannya.

Pasal 71 ayat 2, hak interpelasi bisa dilakukan jika rapat paripurna minimal dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD Kaltim.

Jika jumlah anggota DPRD Kaltim sebanyak 55 anggota, maka minimal 28 anggota DPRD Kaltim harus menghadiri paripurna.

Selanjutnya dari jumlah anggota DPRD yang hadir paripurna minimal lebih dari setengahnya harus menyetujui hak interpelasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Positif Covid-19 di Pondok Gontor Membengkak, Ribuan Penghuni Dirapid Test

Jumlah Positif Covid-19 di Pondok Gontor Membengkak, Ribuan Penghuni Dirapid Test

Regional
Ekonomi Terpuruk, Bupati Banyumas: SD dan SMP Negeri Harus Kembalikan Pungutan dari Wali Murid

Ekonomi Terpuruk, Bupati Banyumas: SD dan SMP Negeri Harus Kembalikan Pungutan dari Wali Murid

Regional
Ditanya Deadline Jokowi, Khofifah: 14 Hari Terakhir Jatim Sembuhkan 2.150 Pasien Covid-19

Ditanya Deadline Jokowi, Khofifah: 14 Hari Terakhir Jatim Sembuhkan 2.150 Pasien Covid-19

Regional
Bunda Neni Nyatakan Siap Pimpin Bontang Selama Dua Periode

Bunda Neni Nyatakan Siap Pimpin Bontang Selama Dua Periode

Regional
Polemik Aset Tanah Akademi TNI di Magelang, Ganjar: Sekarang Urus Covid-19 Dulu

Polemik Aset Tanah Akademi TNI di Magelang, Ganjar: Sekarang Urus Covid-19 Dulu

Regional
Bertambah 4, Jumlah Santri Gontor Positif Covid-19 Jadi 11 Orang

Bertambah 4, Jumlah Santri Gontor Positif Covid-19 Jadi 11 Orang

Regional
Pembunuhan Sadis Bocah 5 Tahun, Ayah Korban: Saya Hanya Ingin Pelaku Dihukum Mati

Pembunuhan Sadis Bocah 5 Tahun, Ayah Korban: Saya Hanya Ingin Pelaku Dihukum Mati

Regional
Guru SLB Cabuli Siswi Penyandang Tuna Grahita hingga Hamil 7 Bulan

Guru SLB Cabuli Siswi Penyandang Tuna Grahita hingga Hamil 7 Bulan

Regional
Kadispora Garut Ditahan Kejaksaan Terkait Pembangunan SOR Ciateul

Kadispora Garut Ditahan Kejaksaan Terkait Pembangunan SOR Ciateul

Regional
Deadline Jokowi untuk Jatim, Pakar Epidemologi Sebut Penyebaran Corona Sempat Turun 4 Hari

Deadline Jokowi untuk Jatim, Pakar Epidemologi Sebut Penyebaran Corona Sempat Turun 4 Hari

Regional
Cemburu ke Mantan Istri, Pemuda di Makassar Serang Warga Pakai Samurai

Cemburu ke Mantan Istri, Pemuda di Makassar Serang Warga Pakai Samurai

Regional
Uang Dana Desa di Cianjur Dirampok, Begini Kronologinya

Uang Dana Desa di Cianjur Dirampok, Begini Kronologinya

Regional
Patok Akademi TNI Dipasang di Kantornya, Wali Kota Magelang: Pelayanan Tetap Normal

Patok Akademi TNI Dipasang di Kantornya, Wali Kota Magelang: Pelayanan Tetap Normal

Regional
IRT Tewas Bakar Diri, Korban Sering Melamun dan Tak Serumah dengan Suaminya

IRT Tewas Bakar Diri, Korban Sering Melamun dan Tak Serumah dengan Suaminya

Regional
Saat Ketua DPRD Riau Dimarahi Hakim

Saat Ketua DPRD Riau Dimarahi Hakim

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X