Soal Lahan Ibu Kota Negara, Keluarga Kesultanan Kutai Somasi Gubernur Kaltim

Kompas.com - 01/11/2019, 19:27 WIB
Keluarga besar kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura dan enam pemangku hibah menggelar pertemuan di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu, (30/10/2019). IstimewaKeluarga besar kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura dan enam pemangku hibah menggelar pertemuan di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu, (30/10/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Keluarga besar kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura beserta enam pemangku hibah melayangkan somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor soal lahan ibu kota negara.

Ketua pemangku hibah Kerabat Kesultanan Kutai, Adji Pangeran Ario Jaya Winata mengatakan, somasi terhadap gubernur Kaltim berdasarkan keputusan para pemangku hibah dan kerabat kesultanan.

Langkah somasi ditempuh lantaran Isran Noor menyebut lahan yang ditetapkan sebagai ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara adalah milik negara bukan kesultanan.

"Kami rasa itu tidak benar. Makanya kami akan somasi gubernur Kaltim. Tim hukum segera melayangkan surat somasi dalam waktu dekat,” ungkap Ario Jaya Winata saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Bantah Kerabat Kesultanan Kutai, Gubernur Kaltim Pastikan Lahan Ibu Kota Milik Negara

Menurut dia, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 1966 yang menyebut bahwa semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi, sedangkan hanya benda milik kerajaan menjadi milik negara sebagaimana yang disampaikan Isran adalah kontradiktif.

Karena, menurut dia, tanah waris telah di bagikan kepada seluruh kerabat kesultanan tahun 1902 sesuai surat hibah Kemurahan Sultan yang disahkan notaris Belanda.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktu itu sudah pasti menjadi hak ahli waris secara pribadi bukan menjadi aset kerajaan," jelasnya.

Selain itu, dia menyebut surat BPN RI Nomor 2316/25.2-600/VII/2011, pada tanggal 8 Juli 2011 kepada Gubernur Kaltim huruf 2b poin 2 menyatakan, sebagai pemegang tanah-tanah grant, sultan secara hukum dapat memperoleh kompensasi dari pihak yang akan mengusahakan atau memanfaatkan tanah-tanah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Karena itu pernyataan Isran Noor dinilai melenceng dan tidak mematuhi ketentuan baik surat Kejati Kaltim Nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 1966 dan Surat Perintah BPN RI.

Sebelumnya, Isran menyebut bekas Kraton Kesultanan Kutai di Tenggarong diserahkan ke negara untuk menjadi museum pada tahun 1966.

Negara meminta pihak kesultanan mendaftar warisan aset milik kesultanan dan pribadi. Tapi tidak dilaksanakan sehingga otomatis menjadi milik negara.

Ario Jaya Winata mengatakan pihaknya telah membentuk tim hukum dan segera melayangkan somasi.

Baca juga: Draf Pergub Kaltim Siapkan 200 Ribu Hektar untuk Lahan Ibu Kota Negara

Ada pun ahli waris yang menyoal lahan ibu kota dan turut hadir dalam pertemuan di antaranya ahli waris Adji Pangeran Kartanegara II, ahli waris Adji Pangeran Sosronegoro, ahli waris Adji Raden Ario Sosro atau Adji Mahligai, ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit, ahli waris Adji Raden Ario Joyo Boyo, dan ahli waris Adji Raden Godang.

Ditambah anak Sultan Parikesit yang masih hidup yakni Adji Pangeran Hario Adiningrat Bin Sultan Adji Muhammad Parikesit yang merupakan sesepuh masyarakat adat Kutai dan 68 orang mewakili tokoh lintas suku Kaltim yakni Awang Zulkifli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X