Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berencana membentuk provinsi baru di Papua, program pemekaran yang sejak 2014 dihentikan sementara di seluruh Indonesia.

Sabtu (29/10/2019) lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, dari kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Menteri Tito Sebut Pemekaran Papua Didasarkan pada Analisis Intelijen

Namun demikian, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak pernah mengusulkan atau dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam perencanaan tersebut.

Sementara akademisi menilai pemerintah pusat semestinya lebih dulu fokus mengevaluasi pengucuran dana otonomi khusus yang akan berakhir tahun 2021.

Rencana pemekaran wilayah Papua dianggap tidak tepat karena pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun di wilayah itu masih jalan di tempat.

Penilaian itu dikatakan oleh Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang.

Baca juga: Pemerataan SDM Unggul, Pemerintah Diminta Lanjutkan Beasiswa Bidikmisi di Papua

AFP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESI Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, ikut melakukan Tarian Seka bersama warga yang menyambut kunjungannya di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Minggu (27/10/2019). Dalam kunjungannya, Jokowi dan Ibu Negara Iriana menikmati senja di Kaimana dengan duduk di tepi anjungan Laut Arafuru saat langit mulai memerah.

Mengutip kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir, ia menyebut Papua selalu meraih skor paling negatif dalam indeks pembangunan manusia maupun indeks kemiskinan.

Menurut Robert, sebelum jauh membentuk pemerintahan daerah baru yang bakal menyedot anggaran negara, pemerintah seharusnya lebih dulu membuat secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

"Yang paling mendesak adalah sikap pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi pemerintah setelah dana otsus selesai?" kata Robert via telepon, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Rencana Pemekaran, Ini Kekhawatiran Ketua DPR Papua

"Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sejahtera, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api."

"Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, bisa saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul," ujar Robert.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kemiskinan Papua meningkat 0,1% ke angka 27,53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut data BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di angka 9,41.

Baca juga: Rencana Pemekaran Tanah Papua yang Menguat...

AFP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESI Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, didampingi Ibu Negara Iriana, berswafoto bersama warga yang menyambut kunjungannya di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Minggu (27/10/2019). Dalam kunjungannya, Jokowi dan Ibu Negara Iriana menikmati senja di Kaimana dengan duduk di tepi anjungan Laut Arafuru saat langit mulai memerah.