Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

"Jadi yang ingin pemekaran itu adat mana, agama mana? Kalau mau berbuat sesuatu, pemerintah pusat harus duduk di honai bersama MRP," kata Murib.

Baca juga: Mendagri Pastikan Papua Selatan Siap Jadi Provinsi Baru

Isu pemekaran Papua muncul 10 September lalu. Saat itu di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi bertemu sejumlah orang yang diklaim pemerintah sebagai representasi warga asli Papua--pernyataan yang dibantah pimpinan adat dan pegiat HAM Papua.

Satu dari 10 hal yang disampaikan kepada Jokowi kala itu adalah pemekaran provinsi di lima wilayah adat Papua.

Baca juga: Diduga Pembunuh 3 Pengemudi Ojek Sama dengan Penembak Helikopter di Puncak Papua

Dan pada kunjungan kerja di Wamena, 28 Oktober lalu, Jokowi membicarakan kembali 'aspirasi' tersebut.

"Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi.

"Begitu dibuka satu yang lain pasti antre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah... jangan tepuk tangan dulu... akan saya tindaklanjuti," ucapnya.

Baca juga: Menghadap Mahfud MD, Tito Sampaikan Kondisi Terkini Papua

Hingga Januari 2018, menurut data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 314 usulan pembentukan daerah otonom baru.

Walau merupakan hak konstitusional pemda, pemerintah menganggap program itu selama ini tak efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014, sempat muncul juga usulan pemekaran Papua. Namun Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo Kumolo, menilai daerah otonom baru justru membebani APBN dan bukan jawaban atas kemiskinan Papua.