Rencana Pemekaran, Ini Kekhawatiran Ketua DPR Papua

Kompas.com - 30/10/2019, 14:29 WIB
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIKetua DPR Papua, Yunus Wonda

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyatakan bila pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi untuk dilakukan pemekaran provinsi di Papua.

Bahkan, Tito menyebut Papua Selatan hampir pasti disetujui menjadi daerah otonomi baru tingkat provinsi di Papua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua Yunus Wonda justru mengkhawatirkan rencana tersebut.

Menurut dia, keberadaan masyarakat asli Papua di wilayah tersebut dapat lebih termarginalkan.

Baca juga: Mahfud MD: Pendekatan Militer di Papua kalau Diperlukan, Misalnya Ada Separatisme...

"Transmigrasi terbesar ada di Papua terutama di wilayah selatan. Di mana saat ini jumlah penduduk transmigrasi lebih banyak dari penduduk asli seperti yang terlihat di wilayah Kabupaten Merauke, Keerom, Jayapura," ujarnya di Jayapura, Rabu ( 30/10/2019).

Menurut Yunus, rencana pemekaran provinsi di Papua bukan keinginan dari masyarakat, tetapi dari para elit politik tertentu yang memanfaatkan situasi sosial politik Papua saat ini.

Pemekaran, sambungnya, hanya diminta oleh orang-orang yang ingin mengejar kekuasaan dengan jalan singkat.

"Tokoh Papua hari ini kita semua harus jujur, gila jabatan ini akan jadi malapetaka bagi anak cucu kita. Bahwa ini banyak tokoh Papua memberikan marwah, gelar adat bagi orang dari luar Papua. Ini membuktikan otoritas adat telah hilang diatas negeri ini," tutur Yunus.

Yunus berkaca pada hasil pemekaran kabupaten yang telah ada di Papua.

Ia memandang hingga kini belum ada pemerintah daerah yang bisa menghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal.

"Ini kesalahan kita, tokoh tokoh Papua termasuk saya sebagai Ketua DPRP. Bahwa gejolak (kerusuhan) yang terjadi kemarin bukan masalah pemekaran, hanya saja pemekaran dihadirkan sebagai gula gula, sementara gula gula bisa saja jadi pahit dan manis, PAD saja susah luar biasa, minta pemekaran," katanya.

Baca juga: Rencana Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Sri Mulyani Siap Atur Anggaran

Diberitakan sebelumnya, usai meresmikan Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019), Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media.

Salah satu hal yang disampaikan presiden adalah permintaan pemekaran provinsi di Papua.

"Tapi yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran, tapi untuk aspirasi yang disampaikan ke saya segera akan saya tindakan lanjuti," ujar Jokowi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

126 Warga Bima Keracunan Massal Usai Santap Gado-gado

126 Warga Bima Keracunan Massal Usai Santap Gado-gado

Regional
Kasus WNA Masuk Indonesia di Tengah Wabah Corona, TKA China di Ketapang hingga Bintan Dipulangkan

Kasus WNA Masuk Indonesia di Tengah Wabah Corona, TKA China di Ketapang hingga Bintan Dipulangkan

Regional
Fakta Dibongkarnya Makam Pasien Positif Corona, Warga Bunyikan Kentongan, Bupati Turun Tangan

Fakta Dibongkarnya Makam Pasien Positif Corona, Warga Bunyikan Kentongan, Bupati Turun Tangan

Regional
Duduk Perkara Penolakan Pemakaman Pasien Covid-19 di Banyumas, Bupati Minta Maaf dan Pimpin Pembongkaran Makam

Duduk Perkara Penolakan Pemakaman Pasien Covid-19 di Banyumas, Bupati Minta Maaf dan Pimpin Pembongkaran Makam

Regional
Keluarga Pasien Corona: Kenapa Kamu Larang Saya Keluar, Nanti Saya Bakar Sekalian Rumah Ini

Keluarga Pasien Corona: Kenapa Kamu Larang Saya Keluar, Nanti Saya Bakar Sekalian Rumah Ini

Regional
Dua Warga Pemalang Positif Corona, Punya Riwayat Pernah ke Semarang dan DIY

Dua Warga Pemalang Positif Corona, Punya Riwayat Pernah ke Semarang dan DIY

Regional
Menyoal Kedatangan 316 WNI dari Italia, Dinyatakan Sehat Setelah Karantina di Kapal dan Rapid Tes di Bali

Menyoal Kedatangan 316 WNI dari Italia, Dinyatakan Sehat Setelah Karantina di Kapal dan Rapid Tes di Bali

Regional
5 Fakta Siswi SMK Diperkosa 7 Temannya, Terbongkar dari Ancaman Pelaku di Ponsel, Korban Alami Trauma

5 Fakta Siswi SMK Diperkosa 7 Temannya, Terbongkar dari Ancaman Pelaku di Ponsel, Korban Alami Trauma

Regional
Oknum PNS Ditangkap Polisi Gara-gara Gadaikan 26 Mobil Sewaan

Oknum PNS Ditangkap Polisi Gara-gara Gadaikan 26 Mobil Sewaan

Regional
Purwakarta Batasi Hilir Mudik Kendaraan AKDP dan Bolehkan Angkot Tetap Beroperasi

Purwakarta Batasi Hilir Mudik Kendaraan AKDP dan Bolehkan Angkot Tetap Beroperasi

Regional
Dituding Nikahi Anak 7 Tahun, Syekh Puji Sebut Hanya Skenario Anggota Keluarga untuk Memeras Uang

Dituding Nikahi Anak 7 Tahun, Syekh Puji Sebut Hanya Skenario Anggota Keluarga untuk Memeras Uang

Regional
'Rapid Test', 11 Warga Sumedang Positif Covid-19 dan 4 di Antaranya Tenaga Medis

"Rapid Test", 11 Warga Sumedang Positif Covid-19 dan 4 di Antaranya Tenaga Medis

Regional
Puluhan Santri di Kaltim Berstatus ODP, Pernah Hadir di Ijtima Ulama Gowa

Puluhan Santri di Kaltim Berstatus ODP, Pernah Hadir di Ijtima Ulama Gowa

Regional
RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

Regional
Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X