Rencana Pemekaran, Ini Kekhawatiran Ketua DPR Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyatakan bila pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi untuk dilakukan pemekaran provinsi di Papua.

Bahkan, Tito menyebut Papua Selatan hampir pasti disetujui menjadi daerah otonomi baru tingkat provinsi di Papua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua Yunus Wonda justru mengkhawatirkan rencana tersebut.

Menurut dia, keberadaan masyarakat asli Papua di wilayah tersebut dapat lebih termarginalkan.

"Transmigrasi terbesar ada di Papua terutama di wilayah selatan. Di mana saat ini jumlah penduduk transmigrasi lebih banyak dari penduduk asli seperti yang terlihat di wilayah Kabupaten Merauke, Keerom, Jayapura," ujarnya di Jayapura, Rabu ( 30/10/2019).

Menurut Yunus, rencana pemekaran provinsi di Papua bukan keinginan dari masyarakat, tetapi dari para elit politik tertentu yang memanfaatkan situasi sosial politik Papua saat ini.

Pemekaran, sambungnya, hanya diminta oleh orang-orang yang ingin mengejar kekuasaan dengan jalan singkat.

"Tokoh Papua hari ini kita semua harus jujur, gila jabatan ini akan jadi malapetaka bagi anak cucu kita. Bahwa ini banyak tokoh Papua memberikan marwah, gelar adat bagi orang dari luar Papua. Ini membuktikan otoritas adat telah hilang diatas negeri ini," tutur Yunus.

Yunus berkaca pada hasil pemekaran kabupaten yang telah ada di Papua.

Ia memandang hingga kini belum ada pemerintah daerah yang bisa menghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal.

"Ini kesalahan kita, tokoh tokoh Papua termasuk saya sebagai Ketua DPRP. Bahwa gejolak (kerusuhan) yang terjadi kemarin bukan masalah pemekaran, hanya saja pemekaran dihadirkan sebagai gula gula, sementara gula gula bisa saja jadi pahit dan manis, PAD saja susah luar biasa, minta pemekaran," katanya.

Diberitakan sebelumnya, usai meresmikan Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019), Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media.

Salah satu hal yang disampaikan presiden adalah permintaan pemekaran provinsi di Papua.

"Tapi yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran, tapi untuk aspirasi yang disampaikan ke saya segera akan saya tindakan lanjuti," ujar Jokowi.