Tak Terlibat Bahas Ibu Kota Negara, Wali Kota Balikpapan Sebut Masalah Tanah Melonjak

Kompas.com - 04/10/2019, 14:57 WIB
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat diwawancarai awak media, Rabu (21/8/2019) di Balikpapan  KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONWali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat diwawancarai awak media, Rabu (21/8/2019) di Balikpapan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan ibu kota negara.

Hal itu kemudian menimbulkan masalah. Yang paling terasa, kata dia, masalah pertanahan meningkat seiring penentuan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Dua kabupaten yang ditetapkan sebagai ibu kota negara yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) bersisian dengan wilayah Balikpapan.

"Paling terasa itu masalah pertanahan. Orang sering klaim tanah. Bahkan tanah Pemkot saja diklaim, karena kami tidak pernah diberi arahan sejak awal, itu yang saya maksud," kata Rizal saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Merusak Hutan Kaltim

Mestinya, sejak awal penentuan kandidat tiga calon ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) sudah memanggil wilayah yang hendak ditentukan jadi ibu kota negara untuk mengantisipasi masalah muncul.

Kata Rizal, selain klaim tanah dan lonjakan harga tanah orang pun ramai-ramai mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan hal itu harus bersesuaian dengan pengurusan izin membuka tanah negara (IMTN).

Selain itu, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pun harus bersesuaian dengan master plan ibu kota negara.

"Ramai orang urus IMB. Izin membuka tanah negara (IMTN) ini yang hati-hati. IMTN ini Perda Kota Balikpapan. Orang jadi urusan sana sini, jadi tambah banyak masalah pertanahan," jelasnya.

Mestinya sejak awal, kata dia, pihaknya dipanggil dan diberi arahan dari Kementerian ATR agar meminimalisir masalah muncul sebelum ditetapkan.

"Itu yang enggak pernah kita dipanggil bahas soal itu. Sampai sekarang kita tidak pernah diberi penjelasan baik Bappenas dan ATR. Soal antisipasi masalah muncul," terangnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X