Kepala Bappenas Pastikan Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Merusak Hutan Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pembangunan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tak merusak hutan.

Pembangunan dilakukan melalui kajian matang. Bappenas sudah memiliki desain khusus pembangunan ramah lingkungan.

"Kami pastikan hutan Kaltim tidak ada dirusak," kata Bambang melalui rilis resmi Biro Humas Pemprov Kaltim, Kamis (3/10/2019).

Bambang bersama Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil berkunjung ke lokasi ibu kota negara Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Pemerintah Harus Antisipasi Soal Geostrategis di Ibu Kota Baru

Kedua menteri ini didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor berkunjung ke beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, PPU.

Ada beberapa konsep pembangunan ibu kota negara, salah satunya adalah hutan kota (forest city).

Konsep ini akan memadukan hutan dikawasan sekitar ibu kota negara sebagai hutan penyangga.

"Forest City memastikan kelestarian hutan sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 50 persen dari total luas area," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Manfaatkan Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru

Forest city dan energi terbarukan

Konsep hutan kota juga memadukan ruang hijau, kebun binatang dengan bentang alam yang terintegrasi dengan kawasan berbukit, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan struktur topografi.

Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang di wilayah Kutai Kertanegara berdekatan dengan ibu kota akan direhabilitasi dan dirawat menjadi hutan konservasi.

Nantinya wilayah Kutai Kertanegara akan lebih banyak hutan, sedang PPU hunian.

Sesuai kajian Bappenas, pembangunan ibu kota negara juga dilengkapi dengan pemanfaatan energi terbarukan, sistem transportasi hingga saluran drainase.