Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumbar Capai 309 Hektare

PADANG, KOMPAS.com - Sejak awal tahun hingga akhir September 2019 tercatat 309 hektar kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL) terbakar di Sumatera Barat.

Jumlah itu sangat jauh dibandingkan provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan lainnya.

Hanya saja, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sempat membuat kondisi udara di Sumbar berada di level berbahaya.

"Kondisi udara Sumbar memang sempat masuk level berbahaya. Namun, mayoritas kabut asap bukan berasal dari Sumbar tapi kiriman dari tetangga," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Upaya Menindak Perusahaan agar Jera Terlibat Karhutla, Sanksi Lebih Tegas hingga Eksekusi

Yozarwardi menyebutkan, berdasarkan data dari aplikasi pendeteksi kebakaran hutan, Sipongi tercatat karhutla terbesar ada di Riau yang mencapai 49.226 hektar.

Kemudian, Sumatera Selatan 11.826 hektar, Jambi 10.020 hektar, Lampung 2.913 hektar, Sumut 1.775 hektar, Bangka Belitung 1.495 hektar, dan Aceh 606 hektar.

"Secara nasional dari Januari hingga September 2019 ini ada total 328.722 hektare karhutla. Jadi, Sumbar tidak sampai 0,1 persen dari total itu," kata Yozarwardi.

Menurut Yozarwardi, kendati minim karhutla di Sumbar, namun pihaknya tidak mampu mengatasi asap kiriman dari Riau dan Jambi yang bertetangga dengan Riau.

"Kalau karhutla di Sumbar bisa kita cegah dan antisipasi, tapi kalau asap kiriman itu tidak bisa," ujar dia.

Baca juga: BMKG Sebut Iklim di Sumatera dan Kalimantan Pengaruhi Karhutla

Menurut Yozarwardi, minimnya karhutla di Sumbar dikarenakan pihaknya sangat gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.

Pihaknya juga sudah membentuk satgas internal karhutla, masyarakat peduli api, peningkatan sumber daya manusia, hingga penggunaan teknologi dalam pemetaan dan pencegahan karhutla.

"Namun, yang tak kalah pentingnya yaitu kesadaran masyarakat terhadap bahaya membakar hutan dan ditambah dengan pengawasan dari aparat penegak hukum," ujar dia.