Jateng Provinsi Paling Anti Korupsi, Ganjar Bagikan Rahasianya

SEMARANG.KOMPAS.com - Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (1/10), Pemerintah Jawa Tengah memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26.

Dari capaian hasil skor tersebut menempatkan Pemprov Jateng sebagai yang terbaik dalam bidang gerakan anti korupsi.

Adapun tujuan dilakukan survei tersebut adalah untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi.

Baca juga: KPK: Indeks Integritas Pemprov Jateng Tertinggi, Mahkamah Agung Terendah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun tak segan berbagi rahasia atas pencapaiannya menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi anti korupsi.

Capaian tersebut, menurut Ganjar, adalah berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.

Setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat, yang pertama dilakukannya adalah pembenahan sistem pemerintahan.

"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian, siapapun bisa mengakses," kata Ganjar, Selasa (1/10/2019).

Bahkan pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018.

Baca juga: KPK: Rata-rata Indeks Integritas Instansi Pemerintahan Naik

Pejabat Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.

Selain itu, Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda.

Lelang jabatan ini menjadi bagian Reformasi Birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi pemerintah pusat.

Ganjar menuturkan, setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Maka dari itu, Ganjar mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial. Bahkan, Ganjar pernah mencopot pegawai karena laporan dari masyarakat.

"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat," katanya.

Namun, yang paling mendasar dalam gerakan anti korupsi tersebut adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan.

Ganjar menganalogikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi itu layaknya orang mandi menggunakan gayung, yang mesti disiram paling pertama adalah bagian kepala, bagian paling atas.

Untuk itu, Ganjar juga turun tangan sendiri melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata Inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga jadi yang terbaik nasional.

"Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional," katanya.

Kendati demikian, menurut Ganjar masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi. Maka selain update sistem, pengawasan juga mesti ditingkatkan termasuk pelibatan masyarakat diperluas.

Ganjar juga mewanti-wanti agar masyarakat pun tidak memberi pancingan pada pejabat untuk bertindak koruptif.

Maka dari itu, Ganjar juga mengajar di sekolah-sekolah menanamkan sikap anti korupsi dalam program Gubernur Mengajar dan telah menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah di Jateng.

"Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," katanya.

Survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018.

Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Selain 120 responden internal dan eksternal, survei tersebut juga diikuti 10 responden ahli.

Berikut provinsi yang menempati tiga besar hasil survei integritas yang dirilis KPK antata lain Jawa Tengah diperingkat pertama dengan skor 78,26. Ada Jawa Timur di posisi kedua dengan skor 74,96. Disusul Sumatera Barat dengan skor 74,63.