Ancaman Sanksi Menristekdikti bagi Rektor dan Dosen Gerakan Demo Dinilai Mirip Orba

Kompas.com - 27/09/2019, 18:50 WIB
Dosen Fakultas Hukum Unmul juga peneliti  Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah. IstimewaDosen Fakultas Hukum Unmul juga peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ancaman sanksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir bagi rektor dan dosen yang menggerakan aksi mahasiswa mendapat penolakan sejumlah dosen di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai, pernyataan Menristekdikti adalah politik birokrasi yang meredam gelombang unjuk rasa mahasiswa, termasuk dosen dan civitas akademika lainnya.

"Ini mirip gaya Orde Baru (Orba) ketika menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) di kampus-kampus," kata dia, melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, di Samarinda, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: 100 Polwan Berjilbab Putih Hadapi Demo Mahasiswa di Medan

Dosen Fakultas Hukum Unmul ini mengatakan, ancaman tersebut adalah pembatasan hak yang melanggar hak konstitusional setiap warga negara, untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

"Tugas Presiden dan Menristekdikti seharusnya menjamin agar kebebasan tersebut terpenuhi dengan baik, bukan malah membatasinya," ujar dia.

Ancaman pembatasan tersebut, lanjut dia, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di situ secara lugas menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

"Pembatasan kebebasan akademik itu menandakan demokrasi kampus sedang terdesak mundur, di mana kritik hendak dibungkam dengan cara-cara otoriter. Ini menandakan negara telah gagar membangun tradisi berpikir kritis di kampus," terang dia.

Seharusnya, kata dia, unjuk rasa mahasiswa dan sivitas akademika lainnya, menolak apapun kebijakan pemerintah harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada pembatasan dan intimidasi.

"Ketika upaya-upaya intimidatif terus dijadikan pilihan kebijakan oleh negara, maka niscaya embrio otoritarian akan terus berkembang dan jadi benalu bagi keberlangsungan demokrasi kita," ujar dia.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Surabaya, 2 Siswa SD Ditangkap Bawa Botol Menyerupai Bom Molotov

Diketahui, ancaman sanksi disampaikan Menrestikdik Muh Nasir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Secara umum, ada dua poin yang disampaikan Nasir. Pertama, Presiden meminta Menristekdikti untuk menghimbau mahasiswa agar tidak turun ke jalan karena akan dibuka ruang dialog.

Kedua, Nasir mengancam akan ada sanksi bagi rektor dan dosen yang tak bisa meredam gerakan mahasiswanya.

Ancaman sanksi berupa surat peringatan pertama maupun kedua. Apabila dalam aksinya menyebabkan kerugian negara dan sebagainya, bisa ditindak hukum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X