Ancaman Sanksi Menristekdikti bagi Rektor dan Dosen Gerakan Demo Dinilai Mirip Orba

Kompas.com - 27/09/2019, 18:50 WIB
Dosen Fakultas Hukum Unmul juga peneliti  Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah. IstimewaDosen Fakultas Hukum Unmul juga peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ancaman sanksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohammad Nasir bagi  rektor dan dosen yang menggerakan aksi mahasiswa mendapat penolakan sejumlah dosen di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai, pernyataan Menristekdikti adalah politik birokrasi yang meredam gelombang unjuk rasa mahasiswa, termasuk dosen dan civitas akademika lainnya.

"Ini mirip gaya Orde Baru (Orba) ketika menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) di kampus-kampus," kata dia, melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, di Samarinda, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: 100 Polwan Berjilbab Putih Hadapi Demo Mahasiswa di Medan

Dosen Fakultas Hukum Unmul ini mengatakan, ancaman tersebut adalah pembatasan hak yang melanggar hak konstitusional setiap warga negara, untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

"Tugas Presiden dan Menristekdikti seharusnya menjamin agar kebebasan tersebut terpenuhi dengan baik, bukan malah membatasinya," ujar dia.

Ancaman pembatasan tersebut, lanjut dia, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di situ secara lugas menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

"Pembatasan kebebasan akademik itu menandakan demokrasi kampus sedang terdesak mundur, di mana kritik hendak dibungkam dengan cara-cara otoriter. Ini menandakan negara telah gagar membangun tradisi berpikir kritis di kampus," terang dia.

Seharusnya, kata dia, unjuk rasa mahasiswa dan sivitas akademika lainnya, menolak apapun kebijakan pemerintah harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada pembatasan dan intimidasi.

"Ketika upaya-upaya intimidatif terus dijadikan pilihan kebijakan oleh negara, maka niscaya embrio otoritarian akan terus berkembang dan jadi benalu bagi keberlangsungan demokrasi kita," ujar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X