Rektor: Mosi Tidak Percaya pada Jokowi Bukan Sikap Resmi Mahasiswa Unpad

Kompas.com - 20/09/2019, 22:07 WIB
Logo Universitas Padjadjaran (Unpad). Dok. Universitas Padjadjaran (Unpad)Logo Universitas Padjadjaran (Unpad).


BANDUNG, KOMPAS.com – Pelaksana Teknis (Plt) Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Rina Indiastuti angkat bicara terkait penyerahan mosi tidak percaya pada pemerintahan Joko Widodo dan anggota DPR yang dilakukan Konsolidasi Mahasiswa (KM) Unpad.

Rina mengatakan, organisasi tersebut tidak resmi atau tidak terdaftar di lingkungan Unpad. Untuk itu seharusnya tidak mengatasnamakan Unpad.

“Sehingga mohon jangan diartikan itu sikap dari mahasiswa Unpad,” ujar Rina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Semua Bakal Calon Rektor Unpad Setuju atau Netral atas Revisi UU KPK

Rina mengaku, pihaknya sudah mengecek tentang KM Unpad. Satu dari dua orang yang memberi statement tercatat sebagai mahasiswa Unpad.

“Data terakhir (mahasiswa) enggak aktif, mungkin sering di luar. Beberapa semester dia tidak aktif, tapi masih tercatat karena masa studinya belum habis,” tuturnya.

Untuk mengkonfirmasi aksi penyampaian mosi tidak percaya tersebut, pihak Dekanat akan memanggil mahasiswa tersebut dan dilakukan pembinaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Senin depan akan dilakukan pemanggilan oleh dekanat,” ungkapnya.

Baca juga: Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Unpad sendiri, sambung Rina, bersikap netral pada revisi UU KPK. Kalaupun mengeluarkan sikap, harus berdasarkan kajian ilmiah.

Sebelumnya, mahasiswa Unpad yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Unpad menyatakan mosi tidak percara kepada pemerintahan Joko Widodo dan Anggota DPR RI.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah disetujuinya revisi UU KPK oleh Jokowi dan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK oleh DPR.

Dalam siaran persnya, KM Unpad mengatakan, usulan revisi UU KPK bukan lagi melemahkan KPK, tapi merampas entitas yang dimiliki KPK sebagai komisi independen pemberatas korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X