Kompas.com - 19/09/2019, 21:02 WIB
Puluhan warga penyintas mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Palu, Kamis (19/9/2019). Mereka protes tidak menerima jadup meski namanya sudah didata. Kompas.com/ERNA DWI LIDIAWATIPuluhan warga penyintas mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Palu, Kamis (19/9/2019). Mereka protes tidak menerima jadup meski namanya sudah didata.

 

PALU, KOMPAS.com – Puluhan penyintas bencana alam di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga,  Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Palu.

Mereka memprotes nama mereka tidak masuk dalam penerima dana jaminan hidup (jadup), padahal mereka juga korban dari bencana alam ini.

Salah satu penyintas yang tengah memperjuangkan nasibnya, mengaku sudah dua kali didata. Namun ketika pencairan jadup, ia justru tak menerima.

“Tidak ada kita terima sesen pun. Kasian kita ini juga korban, tapi kenapa kita tidak dapat jadup,” kata Jaroah (39), Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Dilarang Melaut, Nelayan Trawl Bengkulu Diberi Jatah Hidup

Pengakuan warga lainnya adalah Jannah (47), juga mengeluhkan hal yang sama, yakni sama-sama belum menerima jadup, walau namanya sudah didata.

Atas demo tersebut, perwakilan dari warga sebanyak 10 orang akhirnya menggelar pertemuan di dalam ruang kantor Dinsos Kota Palu.

Pertemuan dengan perwakilan warga itu sedikit membuahkan hasil.

Ribuan warga atau sebanyak 2.160 jiwa di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah akan diusulkan sebagai data tambahan penerima jadup.

"Sebanyak  2.160 jiwa ini nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh pihak kelurahan, untuk kemudian dimasukkan dalam format pengisian Kemensos. Selanjutnya akan diserahkan kembali dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada Dinsos Kota Palu,” kata Sekjen Pasigala Center M. Khadafi Badjerey.

Baca juga: Kisah Helmi, Penyintas Gempa Palu Sewakan Hanbok Korea di Hutan Kota

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pihak kelurahan akan mengumpulkan warga terdampak untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Muhammad Nur Sidiq mengatakan, pihaknya saat ini bekerja dengan data. Data yang masuk itu yang akan diolah dan diserahkan ke Kemensos.

Namun, terkadang kendalanya adalah nama yang didata hanya nama panggilan yang tidak sama dengan nama yang tertera  di kartu tanda penduduk (KTP)

“Misalnya saat didata, namanya disebutkan Aco, tapi sebenarnya di KTP bukan Aco tapi Abdul Haris. Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil, atau Dukcapil yang membantu kami untuk memvalidasikan itu mengalami kesulitan. Makanya harus dilakukan verifikasi dan validasi kembali biar tidak repot,” kata Muhammad Nur Sidiq. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X