Menyoal Nasib KPK, Kritik dari UGM hingga Sorotan Abraham Samad

Syarat melaporkan harta kekayaan itu bukan hanya bagi calon yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Bukan khusus penyelenggara negara, tetapi semua capim, termasuk yang sipil. Begitu pula pada saat saya dulu mendaftar capim KPK, yang saat itu posisi saya bukan penyelenggara negara," kata Samad.

Baca juga: Abraham Samad Sebut Calon Pimpinan KPK Cacat Yuridis

3. Abraham Samad pertanyakan fungsi dewan pengawas KPK

Abraham Samad juga mempertanyakan wacana pembentukan dewan pengawas KPK yang diatur dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Dewan pengawas, ini makhluk apalagi ini? Jangan-jangan ini makhluk yang turun dari luar angkasa namanya dewan pengawas," kata Samad dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Samad memahami bahwa dewan pengawas dibentuk untuk mengawasi pimpinan KPK, agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Namun, Samad berpendapat, KPK sudah memiliki sistem saling kontrol di dalam tubuh KPK.

Baca juga: Tanggapi Dewan Pengawas KPK, Abraham Samad: Makhluk Apalagi Ini?

4. Mahfud MD: Komisioner KPK tak bisa serahkan mandat ke Presiden

KOMPAS.com/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Mantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahmud MD menyampaikan, Komisioner KPK tidak bisa menyerahkan mandat kepada presiden.

Alasannya, secara hukum, komisioner KPK bukan mandataris presiden. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta, Minggu (15/09/2019).

"Terakhir itu ada berita bahwa pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada presiden sehingga KPK secara yuridis dianggap tidak ada yang memimpin. Dan rakyat resah, bagimana nasib perkara-perkara yang sudah berjalan dan sebagainya," ujar Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, Presiden tidak pernah memberikan mandat kepada komisioner KPK.

"Secara hukum, komisioner KPK itu bukan mandataris presiden. Presiden tidak pernah memberikan mandat kepada dia," katanya.

Baca juga: Survei Terbaru BPS: Masyarakat Indonesia Makin Anti Korupsi

5. Kata Saut Situmorang terkait masa depan KPK

KOMPAS.com/MARKUS YUWONO Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Baju Biru) Saat di Hutan Pinus, Mangunan, Bantul, Minggu (15/9/2019)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang, menjelaskan, semua pihak seharusnya duduk bersama untuk membahas masa depan KPK usai tiga orang pimpinan KPK menyerahkan mandat ke presiden.

"Ada kaitan seperti saya bilang di panggung supaya KPK tidak jadi dongeng. Artinya begini nanti kita tunggu saja seperti apa stepnya ke depan beberapa hari kedepan ini saya pikir nanti ada posisi dimana semua pihak harus duduk ya baik baik," kata Saut usai mengisi Pagelaran Dongeng di Hutan Pinus, Mangunan, Bantul, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut dia, semua pimpinan KPK memiliki perhitungan tersendiri saat menyerahkan mandat kepada presiden.

Baca juga: Ini Kata Saut Situmorang soal Masa Depan KPK Pasca 3 Pimpinan Serahkan Mandat ke Presiden

Sumber: KOMPAS.com (Markus Yuwono, Wijaya Kusuma, Ardito Ramadhan)