Pemkab Sanggau Ajukan Pencabutan Izin 5 Perusahaan Kelapa Sawit Terkait Karhutla

Kompas.com - 16/09/2019, 14:20 WIB
Waspada Kabut Asap! KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoWaspada Kabut Asap!

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyebut, saat ini ada 5 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, yang tengah diajukan pencabutan izinnya, karena terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Midji, usulan pencabutan izin tersebut seharusnya diikuti seluruh bupati dan wali kota di Kalbar.

"Kalau memang itu ada indikasi (lahan perusahan) terbakar, dibakar, buka (datanya), ambil tindakan. Kayak Sanggau itu, mengajukan 5 perusahaan yang dicabut izinnya. Kapok dia kan," kata Midji, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Lahan 26 Perusahaan Sawit di Kalbar Disegel Terkait Karhutla, Ini Daftarnya

Menurut dia, masalah karhutla harus menjadi perhatian serius kepala daerah, terutama bupati.

Sebab, sebagian izin dikeluarkan dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten.

"Kalau itu di perusahaan, jangan lindungi. Jangan lindungi. Sekali lagi, jangan dilindungi. Siapapun yang punya perusahaan itu," kata Midji.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Midji juga menyebut adanya indikasi oknum di Dinas Perkebunan di kabupaten yang melindungi perusahaan-perusahaan tertentu yang membakar lahan.

"Mereka takut menindak perusahaan, karena milik orang (dikenal). Saat akan ditinjau Kapolda, mereka bilang ini lah, itu lah, jauh lah. Padahal 15 menit sampai. Sekali ditindak, baru terbuka semuanya," ucap Midji.

Midji menegaskan bahwa dia tidak pandang bulu terhadap pelaku karhutla.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lahan milik 26 korporasi perkebunan kelapa sawit dan satu lahan milik perseorangan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Kepala Seksi (Kasi) III Gakkum LHK Pontianak Julian mengatakan, dari lahan yang disegel tersebut, 3 perusahaan dan 1 perseorangan telah ditingkatkan kasusnya ke penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK.

"Penyegelan ini diawali dengan monitoring titik panas dan titik api, serta analisis spasial," kata Julian kepada Kompas.com, Minggu (15/9/2019) malam.

Julian menegaskan, penyegelan adalah langkah awal untuk melakukan pendalaman.

Jika kemudian ditemukan bukti cukup, akan ditingkatkan ke penyidikan.

"Penegakan hukum dilakukan, selain menindak tegas pelaku karhutla, juga sebagai upaya penyelamatan satwa liar," ucap Julian.

Baca juga: Kekeringan Semakin Meluas Pemerintah Gorontalo Tetapkan Status Darurat



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Regional
Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Regional
Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X