Pemkab Sanggau Ajukan Pencabutan Izin 5 Perusahaan Kelapa Sawit Terkait Karhutla

Menurut Midji, usulan pencabutan izin tersebut seharusnya diikuti seluruh bupati dan wali kota di Kalbar.

"Kalau memang itu ada indikasi (lahan perusahan) terbakar, dibakar, buka (datanya), ambil tindakan. Kayak Sanggau itu, mengajukan 5 perusahaan yang dicabut izinnya. Kapok dia kan," kata Midji, Senin (16/9/2019).

Menurut dia, masalah karhutla harus menjadi perhatian serius kepala daerah, terutama bupati.

Sebab, sebagian izin dikeluarkan dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten.

"Kalau itu di perusahaan, jangan lindungi. Jangan lindungi. Sekali lagi, jangan dilindungi. Siapapun yang punya perusahaan itu," kata Midji.

Midji juga menyebut adanya indikasi oknum di Dinas Perkebunan di kabupaten yang melindungi perusahaan-perusahaan tertentu yang membakar lahan.

"Mereka takut menindak perusahaan, karena milik orang (dikenal). Saat akan ditinjau Kapolda, mereka bilang ini lah, itu lah, jauh lah. Padahal 15 menit sampai. Sekali ditindak, baru terbuka semuanya," ucap Midji.

Midji menegaskan bahwa dia tidak pandang bulu terhadap pelaku karhutla.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lahan milik 26 korporasi perkebunan kelapa sawit dan satu lahan milik perseorangan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Kepala Seksi (Kasi) III Gakkum LHK Pontianak Julian mengatakan, dari lahan yang disegel tersebut, 3 perusahaan dan 1 perseorangan telah ditingkatkan kasusnya ke penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK.

"Penyegelan ini diawali dengan monitoring titik panas dan titik api, serta analisis spasial," kata Julian kepada Kompas.com, Minggu (15/9/2019) malam.

Julian menegaskan, penyegelan adalah langkah awal untuk melakukan pendalaman.

Jika kemudian ditemukan bukti cukup, akan ditingkatkan ke penyidikan.

"Penegakan hukum dilakukan, selain menindak tegas pelaku karhutla, juga sebagai upaya penyelamatan satwa liar," ucap Julian.