"Saya masih mengatur waktu untuk ke Papua, saya masih berusaha di bulan ini, tapi kalau meleset mungkin Oktober lah," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, kedatangannya ke Papua dalam waktu dekat ini sekaligus untuk meresmikan Jembatan Holtekamp di Jayapura.
"Saya ingin meresmikan jembatan Holtekamp secepatnya," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi juga ingin mengecek proyek-proyek infrastruktur di Tanah Papua yang sudah diresmikan sebelumnya.
"Dan mengecek jalan-jalan trans Papua yang sudah dibangun Kemen-PUPR yang sudah diresmikan," terang Jokowi.
Baca juga: Jokowi Janji ke Papua Paling Lambat Oktober
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyayangkan pihaknya tidak diundang dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 61 orang tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.
Padahal, kata Timotius, MRP sendiri adalah sebuah lembaga kultural setingkat DPR Papua dengan anggota perwakilan dari tiga unsur yakni unsur adat, agama, dan perempuan.
"Seperti hari ini, presiden kita panggil tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, siapa-siapa yang dipanggil karena semua perwakilan dari 29 labupaten/kota semua ada di lembaga culture ini, di MRP," ujar Timotius di Jayapura, Papua, Selasa.
Baca juga: Soal Ketua Rombongan Tokoh Papua yang ke Istana, Eks Timses Jokowi dan Siap Sumbang Lahan
Ia menjelaskan lembaga MRP hadir di bawah naungan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua, sehingga untuk penyelesaian masalah Papua, Presiden juga memanggil tokoh yang keberadaannya diakui oleh undang-undang seperti MRP.
Selama ini, menurut Timotius, pemerintah pusat kurang melibatkan MRP dalam setiap kebijakan yang dibuat untuk Papua.
"Tolong (panggil) lembaga resmi seperti gubernur, DPR Papua, MRP supaya persoalan ini tuntas kita bicarakan," katanya.
Baca juga: MRP Sayangkan Tak Dilibatkan dalam Pertemuan Presiden dengan Tokoh Papua
Ia mengeklaim bahwa semua tamu undangan berasal dari kalangan propemerintah.
"Kita bertanya-tanya. Tidak ada satu pun substansi yang mempersoalkan rasisme yang kemarin terjadi terhadap mahasiswa, diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa. Dan bukan hanya mahasiswa, orang Papua [secara keseluruhan]," ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Ia mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam demonstrasi tanggal 19-21 Agustus tidak diundang dalam dialog Jokowi dengan para tokoh Papua.