Bangun Istana Negara di Jayapura, Sumbang Lahan 10 Hektare hingga MRP Tak Dilibatkan Saat Pertemuan

Kompas.com - 11/09/2019, 06:43 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua.
Editor Rachmawati

Baca juga: Soal Ketua Rombongan Tokoh Papua yang ke Istana, Eks Timses Jokowi dan Siap Sumbang Lahan

Ia menjelaskan lembaga MRP hadir di bawah naungan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua, sehingga untuk penyelesaian masalah Papua, Presiden juga memanggil tokoh yang keberadaannya diakui oleh undang-undang seperti MRP.

Selama ini, menurut Timotius, pemerintah pusat kurang melibatkan MRP dalam setiap kebijakan yang dibuat untuk Papua.

"Tolong (panggil) lembaga resmi seperti gubernur, DPR Papua, MRP supaya persoalan ini tuntas kita bicarakan," katanya.

Baca juga: MRP Sayangkan Tak Dilibatkan dalam Pertemuan Presiden dengan Tokoh Papua

Tak sentuh persoalan di Papua

Dilansir dari BBC News Indonesia, pegiat hak asasi manusia di Papua, Yan Christian Warinussy, menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (10/09), "tidak menyentuh persoalan yang bergejolak di Papua saat ini".

Ia mengeklaim bahwa semua tamu undangan berasal dari kalangan propemerintah.

"Kita bertanya-tanya. Tidak ada satu pun substansi yang mempersoalkan rasisme yang kemarin terjadi terhadap mahasiswa, diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa. Dan bukan hanya mahasiswa, orang Papua [secara keseluruhan]," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Ia mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam demonstrasi tanggal 19-21 Agustus tidak diundang dalam dialog Jokowi dengan para tokoh Papua.

"Ini kan sangat disesalkan. Bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan," kata Yan.

Baca juga: Ketua MRP Bantah Kepulangan Mahasiswa Papua karena Maklumat yang Dikeluarkan

Lebih jauh, Yan menilai 10 aspirasi yang disampaikan kepada Presiden "tidak mewakili kebutuhan masyarakat Papua"

Yan Christian Warinussy yang juga direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengatakan, yang dibutuhkan di Papua adalah "keadilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM serta klarifikasi sejarah masa lalu terkait integrasi Papua ke Republik Indonesia".

Kedua hal tersebut seharusnya dilakukan, menurut Undang-Undang Otonomi Khusus, antara lain dengan membentuk Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sungai Parat Semarang Tercemar Limbah Babi, Peternak Akui Ada Kebocoran

Sungai Parat Semarang Tercemar Limbah Babi, Peternak Akui Ada Kebocoran

Regional
Pemerintah Butuh 65.000 Tenaga Kerja untuk Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW

Pemerintah Butuh 65.000 Tenaga Kerja untuk Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW

Regional
Lowongan PPK Pilkada Jember 2020 Diminati Milenial, Dibutuhkan 155 yang Daftar 1.041

Lowongan PPK Pilkada Jember 2020 Diminati Milenial, Dibutuhkan 155 yang Daftar 1.041

Regional
4 Kasus Bocah Digigit Ular, Meniru Tayangan Youtube hingga Bekas Gigitan Ditutup Plester

4 Kasus Bocah Digigit Ular, Meniru Tayangan Youtube hingga Bekas Gigitan Ditutup Plester

Regional
Ikan Paus Sepanjang 15 Meter Terdampar di Hutan Magrove, Warga Kesulitan Evakuasi

Ikan Paus Sepanjang 15 Meter Terdampar di Hutan Magrove, Warga Kesulitan Evakuasi

Regional
Pelindo Bantah Kapalnya 'Kencing' di Laut dan Jual Minyak Ilegal ke Singapura

Pelindo Bantah Kapalnya "Kencing" di Laut dan Jual Minyak Ilegal ke Singapura

Regional
[POPULER NUSANTARA] Cerita Bupati Pelalawan Gendong Jenazah Anaknya | Rambut Sukiyah Jadi Sarang Tikus

[POPULER NUSANTARA] Cerita Bupati Pelalawan Gendong Jenazah Anaknya | Rambut Sukiyah Jadi Sarang Tikus

Regional
Selain 8 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Kakak Beradik Dicaci Maki di Depan Umum, Uang Sekolah Tak Dibayar

Selain 8 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Kakak Beradik Dicaci Maki di Depan Umum, Uang Sekolah Tak Dibayar

Regional
Sempat Dikira Terjangkit Virus Corona, Pasien RSUP Adam Malik Ternyata hanya Flu Biasa

Sempat Dikira Terjangkit Virus Corona, Pasien RSUP Adam Malik Ternyata hanya Flu Biasa

Regional
Viral Kerajaan Kandang Wesi, Kepala Kesbangpolinmas: Tidak Ada Kerajaan di Garut

Viral Kerajaan Kandang Wesi, Kepala Kesbangpolinmas: Tidak Ada Kerajaan di Garut

Regional
Cerita Istri Bacok Suami di Probolinggo, Ketahuan Selingkuh hingga Takut Akan Dibunuh

Cerita Istri Bacok Suami di Probolinggo, Ketahuan Selingkuh hingga Takut Akan Dibunuh

Regional
Hati-hati Jika Melihat Ular Weling, Jika Digigit Belum Ada Anti Bisanya

Hati-hati Jika Melihat Ular Weling, Jika Digigit Belum Ada Anti Bisanya

Regional
Empat Pelajar SMP di Cianjur Jatuh ke Jurang, Satu Tewas

Empat Pelajar SMP di Cianjur Jatuh ke Jurang, Satu Tewas

Regional
5 Fakta Jenderal Polisi Gadungan yang Mengaku Bisa Luluskan ke Akpol

5 Fakta Jenderal Polisi Gadungan yang Mengaku Bisa Luluskan ke Akpol

Regional
Ini Alasan PAUD Tempat Penitipan Balita Tewas Tanpa Kepala di Samarinda Ditutup

Ini Alasan PAUD Tempat Penitipan Balita Tewas Tanpa Kepala di Samarinda Ditutup

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X