MRP Sayangkan Tak Dilibatkan dalam Pertemuan Presiden dengan Tokoh Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyayangkan pihaknya tidak diundang dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 61 orang tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.

Padahal, kata Timotius, MRP sendiri adalah sebuah lembaga kultural setingkat DPR Papua. Anggota MRP merupakan perwakilan dari tiga unsur, unsur adat, agama dan perempuan.

"Seperti hari ini, presiden kita panggil tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, siapa-siapa yang dipanggil karena semua perwakilan dari 29 labupaten/kota semua ada di lembaga culture ini, di MRP," ujar Timotius di Jayapura, Papua, Selasa.

Baca juga: 30 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan di Papua Barat dan 12 DPO, Ini Perannya...

Selain itu, lanjut Timotius, lembaga MRP hadir di bawah naungan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Seharusnya, lanjut Timotius, untuk penyelesaian masalah-masalah Papua, presiden juga memanggil tokoh-tokoh yang memang keberadaannya diakui oleh undang-undang.

"Tolong (panggil) lembaga resmi seperti gubernur, DPR Papua, MRP supaya persoalan ini tuntas kita bicarakan," katanya.

Menurut dia, selama ini pemerintah pusat kurang melibatkan MRP dalam setiap kebijakan yang dibuat untuk Papua.

Timotius pun menyarankan agar pada periode keduanya nanti, Presiden Joko Widodo bisa berkunjung ke kantor MRP yang disebut sebagai honainya orang Papua.

"Sudah 9 kali presiden datang (ke Papua) tidak pernah bertemu dengan pimpinan atau anggota MRP, kami harap (presiden) datang ke honai orang Papua, ceritakan di honai Papua supaya apa yang mau dia kerjakan kita juga menjadi bagian untuk sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Tokoh-tokoh Papua Ajukan 9 Permintaan

Ada sembilan aspirasi yang disampaikan tokoh Papua dalam pertemuan itu. Beberapa di antaranya adalah pemekaran provinsi, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga, pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh Indonesia dan revisi UU otonomi khusus.