Tolak Revisi UU KPK, Akademisi Buat Petisi untuk Dikirim ke Jokowi

Kompas.com - 09/09/2019, 16:15 WIB
Wakil Rektor I Undip Budi Setiyono saat menandatangani petisi Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang, Senin (9/9). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAWakil Rektor I Undip Budi Setiyono saat menandatangani petisi Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang, Senin (9/9).

SEMARANG, KOMPAS.com - Usulan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI Kamis (5/9/2019) lalu berpotensi mengancam independensi KPK.

Sebab, proses pembahasan RUU dilakukan tanpa memperhatikan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Hal tersebut dikemukakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto saat menghadiri petisi "Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang", Semarang, Senin (9/9/2019).

Wijayanto menilai, revisi UU KPK dapat berpotensi melumpuhkan kerja KPK karena efektivitas kerja penindakan yang dilakukan oleh KPK akan dibatasi.

Baca juga: Menkumham: Presiden Jokowi Minta Pelajari Draf Revisi UU KPK

 

Ada beberapa empat persoalan yang menjadi poin penting mengapa harus menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Antara lain pegiat KPK akan berubah status sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang kinerjanya akan di bawah perintah eksekutif. Karena hal ini maka KPK akan bertanggung jawab kepada Presiden, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Wijayanto, kepada Kompas.com.

Kemudian, KPK akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Penyadapan dan penyelidikan akan dipersulit dan dibatasi karena harus ada izin tertulis.

"Penuntutan perkara korupsi juga harus koordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selain itu Ada juga poin bahwa KPK berwenang menghentikan penyidikan perihal korupsi yang tidak selesai proses penyidikan selambat-lambatnya satu tahun," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Rektor I Undip Budi Setiyono menyatakan penolakannya atas usulan revisi UU KPK.

Untuk itu pihaknya akan mendorong DPR untuk meninjau kembali dan membatalkan revisi tersebut.

Baca juga: Saat DPR dan KPK Saling Lempar Bola Panas soal Revisi UU KPK...

 

Selain itu, akan mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan legacy yang baik bagi masa depan demokrasi Indonesia.

"Kami akan secepatnya menyampaikan petisi ini secara langsung kepada Presiden Jokowi jika sudah mencapai 100 dukungan sebagai bentuk keprihatinan atas upaya pelemahan KPK. Gerakan ini kami lakukan untuk menyelamatkan KPK demi masa depan demokrasi," ujar dia.

Sejumlah akademisi dari mahasiswa Fisip Undip pun turut mendukung aksi penolakan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk seruan aksi yang masih terus berlangsung hingga Selasa (10/9/2019) besok di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penumpang Lion Air Surabaya-Pontianak Akan Transit di Bandara Soetta

Penumpang Lion Air Surabaya-Pontianak Akan Transit di Bandara Soetta

Regional
64 Kepala SMP di Riau yang Mengundurkan Diri Akhirnya Kembali Bekerja

64 Kepala SMP di Riau yang Mengundurkan Diri Akhirnya Kembali Bekerja

Regional
Akses Menuju Pusat Kota Pekanbaru Tergenang Banjir, Timbulkan Kemacetan

Akses Menuju Pusat Kota Pekanbaru Tergenang Banjir, Timbulkan Kemacetan

Regional
TNI dan Polri Ikut Cari Penumpang Pesawat dari Surabaya yang Kabur Saat Hendak Diisolasi

TNI dan Polri Ikut Cari Penumpang Pesawat dari Surabaya yang Kabur Saat Hendak Diisolasi

Regional
Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku

Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku

Regional
Gubernur Kepri Positif Corona, Sudah 739 Warga Tanjungpinang Jalani Swab

Gubernur Kepri Positif Corona, Sudah 739 Warga Tanjungpinang Jalani Swab

Regional
Layanan Jenguk Ditutup, RSUD 45 Dinyatakan Klaster Baru Covid-19

Layanan Jenguk Ditutup, RSUD 45 Dinyatakan Klaster Baru Covid-19

Regional
25 Karyawan Perusahaan di Pesisir Barat Lampung Positif Covid-19

25 Karyawan Perusahaan di Pesisir Barat Lampung Positif Covid-19

Regional
Laporkan Jerinx SID ke Polisi, IDI Bali: Organisasi Kami Merasa Terhina

Laporkan Jerinx SID ke Polisi, IDI Bali: Organisasi Kami Merasa Terhina

Regional
Utamakan Keselamatan Anak, Pemkot Serang Perpanjang Belajar Online

Utamakan Keselamatan Anak, Pemkot Serang Perpanjang Belajar Online

Regional
Korsleting, Ruang Operasi RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta Terbakar

Korsleting, Ruang Operasi RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta Terbakar

Regional
Detik-detik Seorang Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi Tanpa Bantuan Medis

Detik-detik Seorang Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi Tanpa Bantuan Medis

Regional
Petani Pembakar Lahan Ditangkap, Walhi Minta Jangan Langsung Dipenjara

Petani Pembakar Lahan Ditangkap, Walhi Minta Jangan Langsung Dipenjara

Regional
Hindari Kecurangan, Pembagian Daging Kurban Pakai Barcode

Hindari Kecurangan, Pembagian Daging Kurban Pakai Barcode

Regional
Polisi: Bos Arisan HA Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana dan Pelanggaran UU Perbankan

Polisi: Bos Arisan HA Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana dan Pelanggaran UU Perbankan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X