Tolak Revisi UU KPK, Akademisi Buat Petisi untuk Dikirim ke Jokowi

Kompas.com - 09/09/2019, 16:15 WIB
Wakil Rektor I Undip Budi Setiyono saat menandatangani petisi Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang, Senin (9/9). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAWakil Rektor I Undip Budi Setiyono saat menandatangani petisi Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang, Senin (9/9).

SEMARANG, KOMPAS.com - Usulan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI Kamis (5/9/2019) lalu berpotensi mengancam independensi KPK.

Sebab, proses pembahasan RUU dilakukan tanpa memperhatikan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Hal tersebut dikemukakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto saat menghadiri petisi "Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang", Semarang, Senin (9/9/2019).

Wijayanto menilai, revisi UU KPK dapat berpotensi melumpuhkan kerja KPK karena efektivitas kerja penindakan yang dilakukan oleh KPK akan dibatasi.

Baca juga: Menkumham: Presiden Jokowi Minta Pelajari Draf Revisi UU KPK

 

Ada beberapa empat persoalan yang menjadi poin penting mengapa harus menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Antara lain pegiat KPK akan berubah status sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang kinerjanya akan di bawah perintah eksekutif. Karena hal ini maka KPK akan bertanggung jawab kepada Presiden, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Wijayanto, kepada Kompas.com.

Kemudian, KPK akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Penyadapan dan penyelidikan akan dipersulit dan dibatasi karena harus ada izin tertulis.

"Penuntutan perkara korupsi juga harus koordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selain itu Ada juga poin bahwa KPK berwenang menghentikan penyidikan perihal korupsi yang tidak selesai proses penyidikan selambat-lambatnya satu tahun," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Rektor I Undip Budi Setiyono menyatakan penolakannya atas usulan revisi UU KPK.

Untuk itu pihaknya akan mendorong DPR untuk meninjau kembali dan membatalkan revisi tersebut.

Baca juga: Saat DPR dan KPK Saling Lempar Bola Panas soal Revisi UU KPK...

 

Selain itu, akan mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan legacy yang baik bagi masa depan demokrasi Indonesia.

"Kami akan secepatnya menyampaikan petisi ini secara langsung kepada Presiden Jokowi jika sudah mencapai 100 dukungan sebagai bentuk keprihatinan atas upaya pelemahan KPK. Gerakan ini kami lakukan untuk menyelamatkan KPK demi masa depan demokrasi," ujar dia.

Sejumlah akademisi dari mahasiswa Fisip Undip pun turut mendukung aksi penolakan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk seruan aksi yang masih terus berlangsung hingga Selasa (10/9/2019) besok di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Bodong, Polda Jatum Sita 2 McLaren, hingga 4 Ferrari

Diduga Bodong, Polda Jatum Sita 2 McLaren, hingga 4 Ferrari

Regional
4 Desa di Dharmasraya Terendam Banjir 3 Meter, Ratusan KK Terisolasi

4 Desa di Dharmasraya Terendam Banjir 3 Meter, Ratusan KK Terisolasi

Regional
Polisi Pulangkan 3 Warga yang Terlibat Kerusuhan Saat Penggusuran Tamansari

Polisi Pulangkan 3 Warga yang Terlibat Kerusuhan Saat Penggusuran Tamansari

Regional
Tiba di Trenggalek, Jenazah TKI Korban Pembunuhan di Malaysia Disambut Ratusan Warga

Tiba di Trenggalek, Jenazah TKI Korban Pembunuhan di Malaysia Disambut Ratusan Warga

Regional
Warga Tamansari Digusur, Predikat Bandung Kota Peduli HAM Dikritisi

Warga Tamansari Digusur, Predikat Bandung Kota Peduli HAM Dikritisi

Regional
9 Bulan Tak Gajian, Petugas Kebersihan Demo di Jalan Trans Sulawesi

9 Bulan Tak Gajian, Petugas Kebersihan Demo di Jalan Trans Sulawesi

Regional
BBKSDA Riau Pasang Kamera Trap di Lokasi Temuan Jejak Harimau Sumatera

BBKSDA Riau Pasang Kamera Trap di Lokasi Temuan Jejak Harimau Sumatera

Regional
Ular Piton Sepanjang 1 Meter Berkeliaran di Balai Kota Surakarta

Ular Piton Sepanjang 1 Meter Berkeliaran di Balai Kota Surakarta

Regional
Bupati Bogor Sebut UN Jadi Masalah Besar bagi Siswa di Indonesia

Bupati Bogor Sebut UN Jadi Masalah Besar bagi Siswa di Indonesia

Regional
Menolak Diajak Pulang, Seorang Istri Tewas Ditusuk 8 Kali oleh Suaminya

Menolak Diajak Pulang, Seorang Istri Tewas Ditusuk 8 Kali oleh Suaminya

Regional
Kerap Resahkan Penumpang, 2 Calo Tiket di Pelabuhan Sekupang Ditangkap

Kerap Resahkan Penumpang, 2 Calo Tiket di Pelabuhan Sekupang Ditangkap

Regional
Kronologi Sopir Taksi Online Dibegal Penumpangnya dan Ditinggalkan di Pinggir Jalan

Kronologi Sopir Taksi Online Dibegal Penumpangnya dan Ditinggalkan di Pinggir Jalan

Regional
Cabuli Balita 3 Tahun di Kupang, Pria Asal Liliba Ini Ditangkap

Cabuli Balita 3 Tahun di Kupang, Pria Asal Liliba Ini Ditangkap

Regional
Angin Kencang Terjang Jember, Pohon Roboh di 7 Lokasi

Angin Kencang Terjang Jember, Pohon Roboh di 7 Lokasi

Regional
Ratusan Hektar Sawah di Kampar Terancam Gagal Panen Akibat Banjir

Ratusan Hektar Sawah di Kampar Terancam Gagal Panen Akibat Banjir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X