Kompas.com - 09/09/2019, 16:15 WIB
Wakil Rektor I Undip Budi Setiyono saat menandatangani petisi Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang, Senin (9/9). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAWakil Rektor I Undip Budi Setiyono saat menandatangani petisi Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang, Senin (9/9).

SEMARANG, KOMPAS.com - Usulan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI Kamis (5/9/2019) lalu berpotensi mengancam independensi KPK.

Sebab, proses pembahasan RUU dilakukan tanpa memperhatikan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Hal tersebut dikemukakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto saat menghadiri petisi "Seruan Penolakan Dosen Universitas Diponegoro Atas Revisi UU KPK di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang", Semarang, Senin (9/9/2019).

Wijayanto menilai, revisi UU KPK dapat berpotensi melumpuhkan kerja KPK karena efektivitas kerja penindakan yang dilakukan oleh KPK akan dibatasi.

Baca juga: Menkumham: Presiden Jokowi Minta Pelajari Draf Revisi UU KPK

 

Ada beberapa empat persoalan yang menjadi poin penting mengapa harus menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Antara lain pegiat KPK akan berubah status sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang kinerjanya akan di bawah perintah eksekutif. Karena hal ini maka KPK akan bertanggung jawab kepada Presiden, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Wijayanto, kepada Kompas.com.

Kemudian, KPK akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Penyadapan dan penyelidikan akan dipersulit dan dibatasi karena harus ada izin tertulis.

"Penuntutan perkara korupsi juga harus koordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selain itu Ada juga poin bahwa KPK berwenang menghentikan penyidikan perihal korupsi yang tidak selesai proses penyidikan selambat-lambatnya satu tahun," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Rektor I Undip Budi Setiyono menyatakan penolakannya atas usulan revisi UU KPK.

Untuk itu pihaknya akan mendorong DPR untuk meninjau kembali dan membatalkan revisi tersebut.

Baca juga: Saat DPR dan KPK Saling Lempar Bola Panas soal Revisi UU KPK...

 

Selain itu, akan mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan legacy yang baik bagi masa depan demokrasi Indonesia.

"Kami akan secepatnya menyampaikan petisi ini secara langsung kepada Presiden Jokowi jika sudah mencapai 100 dukungan sebagai bentuk keprihatinan atas upaya pelemahan KPK. Gerakan ini kami lakukan untuk menyelamatkan KPK demi masa depan demokrasi," ujar dia.

Sejumlah akademisi dari mahasiswa Fisip Undip pun turut mendukung aksi penolakan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk seruan aksi yang masih terus berlangsung hingga Selasa (10/9/2019) besok di Lobi Kampus Fisip Undip Tembalang, Semarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.