Jika Penyitaan Buku DN Aidit Melanggar Hukum, Polda Jatim Siap Digugat

Kompas.com - 31/07/2019, 09:41 WIB
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera KOMPAS.com/GHINAN SALMANKabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera

SURABAYA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, Polda Jatim siap digugat apabila penyitaan buku bertemakan komunisme yang dilakukan terhadap pegiat literasi di Probolinggo dianggap melanggar hukum

"Kita siap digugat kok, ada mekanisme yang ada. Ada namanya pengajuan di keperdataan dan lain sebagainya. Ya kita tunggu ya," ujar Barung, saat dihubungi, Rabu (31/7/2019).

Barung juga mempersilakan LBH Surabaya mengajukan gugatan jika menilai apa yang dilakukan polisi melanggar hukum.

Baca juga: LBH Surabaya: Penyitaan Buku DN Aidit di Probolinggo Melanggar Hukum

Sebelumnya diberitakan, dua pegiat literasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Muntasir Billah (24) dan Saiful Anwar (25) harus berurusan dengan polisi karena membawa empat buku bertemakan komunisme.

Buku bertema komunisme itu, antara lain berjudul Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara, Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikirian Kiri dan Revolusi Indonesia, Menempuh Jalan Rakyat, D.N Aidit, dan Sebuah Biografi Ringkas D.N Aidit oleh TB 4 Saudara.

Kedua orang itu diamankan dan diperiksa Polsek Kraksaan pada Sabtu (27/7/2019) malam untuk dimintai keterangan soal kepemilikan buku tersebut, yang dibawa di lapak buku gratis.

Usai diperiksa selama beberapa jam, kedua pegiat literasi itu kemudian dipulangkan meski empat buku milik mereka tetap disita pihak Polsek Kraksaan.

Baca juga: Pajang Buku DN Aidit di Lapak Baca Gratis, Dua Pegiat Literasi Ditangkap

Kepala Divisi Riset, Pengembangan dan Kerjasama LBH Surabaya Sahura menyampaikan, penyitaan terhadap buku-buku yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan, harus dilakukan melalui proses peradilan, sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan MK nomor 20/PUU-VIII/2010.

Penyitaan tanpa proses peradilan merupakan proses eksekusi ekstra yudisial yang ditentang oleh negara hukum.

Pelibatan TNI dalam penyitaan buku ini, sebut dia, termasuk abuse of power atau tindakan yang melampaui wewenang.
Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kata Sahura, militer bukanlah bagian dari penegak hukum.

Karena itu, penyitaan terhadap produk buku salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia (PKI) secara sewenang-wenang tersebut, dinilai telah mencederai hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kebebasan berpendapat khususnya yang dituangkan dalam bentuk produk akademik wajib dilindungi dan dijamin.

"Kami meminta polisi untuk segera mengembalikan buku-buku yang disita secara sewenang-wenang kepada Vespa Literasi," ujar Sahura.

"Kami juga meminta aparat TNI tidak ikut campur dalam proses penegakan hukum yang termasuk dalam ranah sipil," kata Sahura.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembakaran Lahan di Kalimantan Tengah

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembakaran Lahan di Kalimantan Tengah

Regional
Ibu Rumah Tangga Histeris Minta Tolong Saat Diterkam dan Diseret Buaya

Ibu Rumah Tangga Histeris Minta Tolong Saat Diterkam dan Diseret Buaya

Regional
Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Regional
Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

Regional
Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Regional
Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Regional
Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Regional
Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Regional
Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Regional
Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Regional
Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Regional
Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Regional
Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Regional
Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X