Risma Akan Serahkan Aset YKP ke BUMD Bidang Properti yang Pernah Merugi

Kompas.com - 18/07/2019, 18:05 WIB
Wali Kota Surabaya KOMPAS.com/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Surabaya telah menerima kembali aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang resmi diserahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (18/7/2019).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, aset YKP itu nantinya akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang sudah ada.

"Pengelola, pengurus, pembina sementara akan menghitung dan mendetailkan aset itu. Kalau sudah dihitung, akan kami bentuk (formatur tetap). Kami sudah punya BUMD, mudah-mudahan direksinya juga amanah," kata Risma, Kamis.

BUMD yang akan mengelola aset YKP itu adalah PT Surya Karsa Utama (SKU), salah satu BUMD Pemkot Surabaya yang bergerak di bidang properti.

Baca juga: Risma Berencana Gunakan Sebagian Aset YKP untuk Bangun Rusun

Risma mengakui, bahwa BUMD tersebut selalu merugi tiap tahunnya. Namun, ia memastikan BUMD tersebut sudah maju.

Ia juga yakin direksi baru di PT SKU bisa mengelola aset YKP dengan baik dan mampu memberikan keuntungan dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.

"BUMD ini selama ini rugi terus. Sekarang dua tahun terakhir ini sudah untung. BUMD itu, PT Surya Karsa Utama. Alhamdulillah 2 tahun itu dia sudah untung di bidang properti," ucap Risma.

Meski demikian, rencana penyerahan aset YKP ke PT SKU itu masih menunggu pembahasan dengan DPRD Kota Surabaya. Ia mengaku, akan memperjuangkan hal tersebut agar tidak perlu membentuk BUMD baru.

"Saya akan bicara dengan DPRD nanti seperti apa. Saya kira enggak usah bentuk BUMD baru lah, tapi kita lihatlah nanti kondisinya," ujar Risma.

Kejati Jatim mulai menyelidiki kasus penyalahgunaan aset YKP atas laporan Risma. Diduga ada penyalahgunaan aset negara di yayasan yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya sejak 1951 itu.

Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari pemkot, yaitu tanah negara bekas eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh wali kota Surabaya. Wali kota Surabaya terakhir yang menjabat ialah Sunarto pada 1999.

Baca juga: Aset YKP Dikembalikan, Kajati Jatim Pastikan Proses Hukum Jalan Terus

Karena ada ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebutkan kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya pada 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, Sunarto menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu, pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya.

Hingga 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya.

Namun, setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Regional
41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

Regional
Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Regional
Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Regional
Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Regional
Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Regional
Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Regional
119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

Regional
Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Regional
Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Regional
Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Regional
Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Regional
Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X