DPR Didesak Segera Pertimbangkan Permohonan Amnesti Baiq Nuril

Kompas.com - 16/07/2019, 19:09 WIB
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (kiri) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (kiri) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah pengajar dan akademisi pusat-pusat studi hukum dari berbagai universitas di Indonesia, mendesak DPR RI segera mempertimbangkan surat Presiden Joko Widodo, terkait permohonan amnesti terhadap terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril Maqnun.

Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang P Wiratraman mengatakan, sejak Baiq Nuril Maqnun diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Kasasi, sejumlah akademisi telah menguji putusan tersebut.

Dari sidang eksaminasi tersebut, kata Herlambang, pihaknya pun memberikan pertimbangan dengan menjadi pihak sahabat peradilan atau amicus curiae atas kasus pidana yang sedang dihadapi Baiq Nuril Maqnun.

Baca juga: Hasil Rapat Bamus, Pertimbangan Permohonan Amnesti Baiq Nuril Dibahas di Komisi III

Namun, putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, menurut Herlambang, justru memperkuat kasasi.

"Putusan tersebut sangat mengecewakan karena tidak sesuai dengan harapan kami yang telah memberikan sejumlah argumen dukungan bagi para hakim MA," kata Herlambang, perwakilan akademisi Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia, ditemui di Unair, Selasa (16/7/2019).

Herlambang menambahkan, putusan tersebut mengabaikan konteks kasus pelecehan seksual yang sedang dihadapi Baiq Nuril.

"Baiq adalah korban. Ia korban kekerasan verbal, atau pelecehan seksual. Tatkala ia mencoba merekam percakapan dari atasannya, yang patut diduga desakan atau bahkan ancaman terhadapnya, hal tersebut merupakan upaya yang ia miliki untuk mempertahankan harga dirinya," kata dia.

Herlambang menilai, Nuril tidak pernah berniat untuk menyebarluaskan rekaman percakapan Kepsek M yang menceritakan hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq kepada publik, kecuali bagi kepentingan yang tentunya dibutuhkan untuk melindungi dirinya.

Apa yang dilakukan oleh Baiq Nuril, lanjut Herlambang, merupakan hak atas perlindungan dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

Hal ini menjadi landasan bahwa tidak tepat memvonis bersalah Baiq Nuril Maqnun dalam Kasasi maupun Peninjauan Kembali MA.

"Ketidaktepatan tersebut terkait penafsiran dan argumen hukum yang legistik, tidak memperhatikan kerangka hukum normatifnya, apalagi konteks kasusnya. Penafsiran dan argumen demikian memberi bukti dampak negatif yang justru mengorbankan hak warga negara," ucap Herlambang.

Kini, kata Herlambang, upaya hukum-konstitusional yang dimiliki melalui mekanisme kekuasaan kehakiman telah selesai. Sehingga kemungkinan pasca-putusan Peninjauan Kembali MA, adalah pemberian amnesti.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril Rampung Akhir Juli

Pihaknya mendukung Presiden Jokwowi untuk tidak ragu menggunakan wewenang konstitusionalnya, yakni dengan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Herlambang melanjutkan, pemberian amnesti akan menjadi upaya memperkuat politik hukum ketatanegaraan yang memiliki landasan konstitusional berbasis hak asasi manusia, sebagaimana dimandatkan kepada penyelenggara kekuasaan.

Menurut dia, kasus hukum Baiq Nuril menjadi perhatian publik secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk komunitas lembaga-lembaga HAM internasional.

Langkah menggunakan wewenang konstitutional dengan memberikan amnesti bagi Baiq Nuril, bukan saja akan menjadi putusan politik hukum ketatanegaraan yang penting dan bersejarah dalam menjaga marwah konstitusi, melainkan juga menjadi pembelajaran dan pencerdasan masyarakat luas tentang makna penting melindungi perempuan dari kekerasan dan atau pelecehan seksual, serta segala bentuk diskriminasi.

"Sekarang, DPR inilah yang menjadi penting bagi kami, mengajukan permohonan agar DPR pun tak ragu memberikan dukungan pemberian amnesti bagi Baiq Nuril," tutur dia.

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepsek berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq.

Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut. Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram.

Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Baca juga: Ketua DPR: Kami Satu Pandangan atas Kasus Baiq Nuril, Ini soal Kemanusiaan

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril.

Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Regional
[POPULER NUSANTARA] Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap, Bawa Sabu 16 Kg | Demi Membela Diri dan Lindungi Aset Negara, Satpam Ini Dipenjara

[POPULER NUSANTARA] Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap, Bawa Sabu 16 Kg | Demi Membela Diri dan Lindungi Aset Negara, Satpam Ini Dipenjara

Regional
 Pinjami Uang Rp 145 Juta, Yulia Dibunuh Rekan Bisnis Secara Sadis

Pinjami Uang Rp 145 Juta, Yulia Dibunuh Rekan Bisnis Secara Sadis

Regional
2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

Regional
8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

Regional
Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Regional
Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Regional
Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Regional
'Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah' 

"Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah" 

Regional
Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Regional
Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Regional
Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Regional
Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Regional
5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Regional
Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X