Diduga Korupsi Proyek Pencucian Danau, Anggota DPRD Kampar Ditangkap

Kompas.com - 14/07/2019, 11:41 WIB
Petugas Satreskrim Polres Kampar mengamankan anggota DPRD Kampar, Syafrudin di Jakarta, atas dugaan kasus korupsi pada proyek pencucian danau di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (13/7/2019). Dok. Polres Kampar IDON Petugas Satreskrim Polres Kampar mengamankan anggota DPRD Kampar, Syafrudin di Jakarta, atas dugaan kasus korupsi pada proyek pencucian danau di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (13/7/2019). Dok. Polres Kampar

PEKANBARU, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Riau, bernama Syarifudin alias Arif ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar di Jakarta terkait kasus korupsi. Syarifudin diduga terlibat korupsi pada proyek pengerjaan pembersihan danau.

Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Fajri mengatakan, tersangka ditangkap di Jakarta saat berada di Atrium Senen, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019) lalu.

"Penyidik berangkat ke Jakarta untuk menangkap tersangka, dan saat ini sudah kami amankan di Polres Kampar," kata Fajri kepada wartawan, Minggu.


Fajri menjelaskan, tersangka ditangkap dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan pembersihan danau di Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, tahun anggaran 2012.

Baca juga: Total Warga Keracunan Makanan di Kabupaten Kampar 116 Orang

Proyek itu dikerjakan dengan anggaran Dinas Bina Marga Pemkab Kampar senilai Rp 890 juta. Proyek tersebut dimenangkan CV Agusti atas nama Endang Surya dengan nilai kontrak Rp 755 juta.

"Namun pada faktanya, proyek tersebut dikerjakan oleh tersangka Syarifudin yang ternyata tidak termasuk dalam direksi atau daftar personel CV Agusti," ungkap Fajri.

Terkait pengalihan tersebut, tersangka memberikan fee 2,5 persen dari nilai kontrak sesuai dengan kesepakatan yang tertuan dalam akta notaris.

"Dari fakta tersebut, tersangka melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa," kata Fajri.

Dalam kasus itu, kata Fajri, negara dirugikan Rp300 juta sesuai audit di BPKP Perwakilan Riau.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X