Sampah di Pangandaran 3.000 Meter Kubik Saat Libur, Pemda Diminta Bertindak

PANGANDARAN, KOMPAS.com — Pangandaran, salah satu obyek wisata di Jawa Barat, menghadapi persoalan samah. Saat libur, sampah di daerah yang memiliki pantai indah itu mencapai 3.000 meter kubik. Pemerintah diminta segera bertindak.

Aktivis lingkungan yang juga Ketua Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) Pangandaran Sutan Abdul Rosyid mengatakan, pemerintah setempat harus segera membuat tempat pengolahan sampah. Hal ini untuk mengurangi sampah yang ada di Pangandaran.

"Pemkab sementara ini belum memiliki tempat pengolahan sampah," kata dia saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (28/6/2019).

Selama ini, lanjut dia, sampah yang ada diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Purbahayu, Kecamatan Pangandaran.

Hal ini, kata dia, hanya memindahkan tempat pencemaran lingkungan.

"Bukan solusi. Sampah hanya ditumpuk di TPA," ujarnya.

Baca juga: Pelabuhan Pangandaran Hampir Rampung, Pemda Diminta Siapkan Komoditi dan Bangun Akses Jalan

Sampah yang diangkut ke TPA, kata Rosyid, merupakan sampah campuran antara organik, anorganik, bahkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Sampah tersebut tidak dipilah sebelumnya.

"Kalau sampah organik enggak masalah. Tapi ada sampah lain yang bercampur," katanya.

Dia menginginkan ada tempat pengolahan sampah atau tempat daur ulang sampah. Sampah itu bisa didaur ulang atau bahkan diubah menjadi bahan bakar minyak.

"Bisa disuling jadi BBM, minyak tanah, bensin, solar," kata Rosyid.

Saat ini, kata dia, di Pangandaran sudah ada bank sampah yang membeli sampah plastik bekas air mineral dan sampah plastik lainnya yang laku dijual dari pemungut sampah. Namun, kata dia, tidak semua sampah plastik laku dijual.

"Kresek dan plastik bekas makanan ringan kan tidak laku dijual. Mau digunakan apa? Ini yang harus dicari solusinya," katanya.

Menurut Rosyid, kondisi sampah di Pangandaran masih dalam batas wajar. Setelah libur panjang kemarin pun, tidak begitu banyak sampah yang berserakan di sudut obyek wisata Pangandaran ataupun di bibir pantai.

"Masih batas wajar. Sebagian sudah bersih, tidak berserakan," katanya.

Ihwal gagasan pemerintah provinsi yang berencana menukar sampah dari wisatawan dengan voucher atau kupon, Rosyid menyatakan mendukungnya. Hal ini, kata dia, demi kebersihan di Kabupaten Pangandaran. "Harus dicoba," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Rosyid memperkirakan program ini akan agak ribet. Petugas, katanya, perlu melihat KTP wisatawan terlebih dahulu.

"Jangan-jangan orang Pangandaran sendiri yang buang sampah lalu ditukar voucher," katanya.

Meski demikian, Rosyid mempersilakan pemerintah menjalankan metode apa pun demi kebersihan Pangandaran. "Kami coba dulu, kami dukung," katanya.

Keterbatasan truk sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Surya Darma mengatakan, pihaknya memiliki keterbatasan dalam hal menangani sampah. Keterbatasan tersebut ialah terbatasnya truk pengangkut sampah dan kurangnya sumber daya manusia (SDM).

"Untuk menangani sampah saat liburan panjang, kami kekurangan SDM. Tapi di hari-hari biasa masih tertangani," katanya.

Truk pengangkut sampah yang dimiliki pemda, lanjut Surya, ada tujuh unit. Sebenarnya ada sembilan unit, tetapi dua unit sudah rusak. "Armada jumlahnya sedikit. Idealnya ada 25 unit," katanya.

Kendala lain, kata Surya, ialah jarak TPA yang cukup jauh dan jalan menuju ke sana rusak. Hal ini menyebabkan kendaraan menghabiskan waktu cukup lama di jalan sehingga ada sampah tidak terangkut.

"Lama di jalan," katanya.

Surya mengakui bahwa lokasi TPA biasanya cukup jauh. Namun, jika jalan ke sana bagus, hal ini akan memangkas waktu tempuh.

"Kalau jalan bagus enggak masalah," kata dia.

Baca juga: Wisata ke Pangandaran, Mampir Belajar Seputar Nyamuk di Museum Ini

Volume sampah di Pangandaran, kata dia, pada liburan panjang kemarin sekitar 3.000 meter kubik. Di hari biasa, jumlahnya di bawah itu.

"Bisa kami tangani," katanya.