Benih Padi IF8 Dilarang Digunakan, Ini Alasannya...

Kompas.com - 27/06/2019, 13:46 WIB
Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Aceh Utara, Abdul Jalil, di ruang kerjanya, Kamis (27/6/2019) KOMPAS.com/MASRIADI Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Aceh Utara, Abdul Jalil, di ruang kerjanya, Kamis (27/6/2019)


ACEH UTARA, KOMPAS.com -Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara melarang penggunaan bibit padi IF8 di kabupaten itu. Pasalnya, benih (yang sebelumnya disebutkan diproduksi Institut Pertanian Bogor) tersebut belum memiliki label dan serifikat.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Aceh Utara, Abdul Jalil, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (27/6/2019) menyebutkan, Dinas Pertanian Aceh juga sudah mengeluarkan surat edaran penggunaan bibit padi tersebut di seluruh Aceh.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara telah dikeluarkan larangan penyaluran bibit tersebut dengan surat nomor: 521/885/2019 perihal Penyaluran Benih Tanpa Label, ditandatangani Plt. Kepala Distan Aceh Utara, Mukhtar tertanggal 19 Juni 2019.

Baca juga: Penyelundupan 113.300 Benih Lobster ke Singapura Gagal, 2 Pemiliknya Kabur


Surat ini, kata Abdul Jalil, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor: 510.796/IX tanggal 15 Mei 2019 perihal Penyaluran Benih Tanpa Label.

“Surat itu ditujukan kepada Koordinator Pengawasan Benih Tanaman Pangan (PBT), Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Mantri Tani di wilayah Aceh Utara,” terang Abdul.

Pelarangan penggunaan bibit itu juga disebabkan belum dilepas oleh pihak kementerian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.

“Ada sebagian petani di beberapa kecamatan sudah menggunakan bibit padi IF8, itu ada salah satu lembaga yang mengembangkan jenis padi IF8 tersebut tanpa berkoordinasi dengan kami (dinas),” katanya.

Baca juga: Benih Lobster Senilai Rp 7,5 M Sitaan dari Lampung Dilepasliarkan di Pantai Pangandaran

Temuan mereka di lapangan, sambung Abdul Jalil, bibit itu dimasukkan dalam kemasan plastik dengan menempel merk di luar kemasan tersebut, lalu diperjualbelikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di sejumlah kecamatan.

Dia menyebutkan, petani dan BUMD boleh menggunakan bibit yang sudah bersertifikat.

“Soal merek apa saja boleh, banyak sekali bibit yang bersertifikat di Aceh ini,” pungkasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X