Soal Tuduhan Prabowo-Sandi dalam Sidang MK, Begini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 20/06/2019, 17:44 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018). KOMPAS.com/HAMZAHPresiden Joko Widodo (Jokowi) usai acara pembagian sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2018).

GRESIK, KOMPAS.com - Sidang mengenai sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dimulai pada Jumat (14/6/2019) dan masih terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga hari ini.

Sejumlah kesaksian dan data sudah disampaikan oleh pihak calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Kemarin, tim hukum Jokowi dan pasangannya, Ma'ruf Amin, menilai, materi gugatan sengketa pilpres yang diajukan pemohon berbasis pada bias anti petahana.

Pemohon dinilai sengaja membangun narasi bahwa calon presiden petahana bertindak curang dan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca juga: Mobilnya Dikerumuni Seusai Pulang Kondangan, Jokowi Pun Turun dari Mobil

Menanggapi proses hukum yang sudah berjalan sampai saat ini, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menolak berkomentar.

"Rasanya tidak elok kalau saya yang berkomentar karena sidang masih berjalan. Saya percayakan semuanya pada MK," ujar Jokowi setelah menghadiri penyerahan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

Jokowi memilih mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sehingga dia lebih memilih untuk menghormati keputusan yang bakal ditetapkan oleh MK nantinya.

Saat ini, sidang sengketa Pilpres 2019 di MK masih dalam tahapan pemeriksaan alat bukti dan keterangan dari para saksi. Agenda ini sendiri dijadwalkan bakal berlangsung hingga Jumat (21/6/2019) besok.

Baca juga: Jokowi-Maruf Jadi Saksi Akad Nikah di Surabaya

Adapun tahapan berikutnya, hakim konstitusi bakal menggelar rapat permusyawaratan hakim yang diagendakan pada tanggal 24 hingga 27 Juni 2019. Sementara sidang pengucapan putusan, akan disampaikan selang satu hari berikutnya atau pada 28 Juni 2019 mendatang.

Sebelumnya, tim hukum Jokowi-Ma'ruf membantah 4 tuduhan terkait petahana, yaitu cuti petahana, kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri, dana desa, serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Baca juga: 4 Serangan kepada Petahana yang Dijawab Tim Hukum Jokowi-Maruf di MK

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Tibanya 316 Pekerja dari Italia di Bali, Jalani Rapid Test hingga Tak Dikarantina

Fakta Tibanya 316 Pekerja dari Italia di Bali, Jalani Rapid Test hingga Tak Dikarantina

Regional
39 TKA China yang Masuk Bintan Dipulangkan Bertahap, Baru 10 Orang yang Terbang ke Jakarta

39 TKA China yang Masuk Bintan Dipulangkan Bertahap, Baru 10 Orang yang Terbang ke Jakarta

Regional
Satu Pasien PDP Corona di Pekanbaru Meninggal Dunia

Satu Pasien PDP Corona di Pekanbaru Meninggal Dunia

Regional
Warga Sumsel yang Nekat Mudik dari Zona Merah Corona Akan Dijadikan ODP

Warga Sumsel yang Nekat Mudik dari Zona Merah Corona Akan Dijadikan ODP

Regional
Pasien Positif Covid-19 di Kalbar Bertambah Jadi 10 Orang

Pasien Positif Covid-19 di Kalbar Bertambah Jadi 10 Orang

Regional
Cegah Pemudik, 2 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Karantina Mandiri

Cegah Pemudik, 2 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Karantina Mandiri

Regional
Labkes Riau Menunggu Persetujuan Menkes untuk Tes Swab Corona

Labkes Riau Menunggu Persetujuan Menkes untuk Tes Swab Corona

Regional
Satu Warga Positif Covid-19, Klaten Tetapkan Status KLB

Satu Warga Positif Covid-19, Klaten Tetapkan Status KLB

Regional
Sejak Pandemi Corona, Warga Sumedang Keluhkan Kelangkaan Gula Pasir

Sejak Pandemi Corona, Warga Sumedang Keluhkan Kelangkaan Gula Pasir

Regional
Polisi Duga PNS yang Tewas di Hutan Pinus Bandung Dibunuh di Tempat Lain

Polisi Duga PNS yang Tewas di Hutan Pinus Bandung Dibunuh di Tempat Lain

Regional
Aniaya Warga hingga Tewas, 9 Polisi Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Keluarga Heran

Aniaya Warga hingga Tewas, 9 Polisi Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Keluarga Heran

Regional
Banyak Warga Mudik, Jumlah ODP di NTB Mencapai 1.025 Orang

Banyak Warga Mudik, Jumlah ODP di NTB Mencapai 1.025 Orang

Regional
Ketahuan Suami Selingkuhan yang Mudik Mendadak Saat Wabah Corona, Kades Diikat dan Dihajar Warga

Ketahuan Suami Selingkuhan yang Mudik Mendadak Saat Wabah Corona, Kades Diikat dan Dihajar Warga

Regional
15 Pengusaha Muda Tasikmalaya Produksi Jutaan 'Masker Edukasi' Cegah Corona, Dibagikan Gratis ke Masyarakat

15 Pengusaha Muda Tasikmalaya Produksi Jutaan "Masker Edukasi" Cegah Corona, Dibagikan Gratis ke Masyarakat

Regional
Ini Penjelasan KKP soal 316 Pekerja dari Italia Tiba di Bali Tak Dikarantina

Ini Penjelasan KKP soal 316 Pekerja dari Italia Tiba di Bali Tak Dikarantina

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X