[POPULER NUSANTARA] Penolak Dolly Ditutup Sukses Jadi Pengusaha Tempe | Setya Novanto Diawasi 350 Kamera CCTV di Gunung Sindur

 KOMPAS.com - Sosok Jarwo Susanto merupakan tokoh militan yang menolak penutupan Kawasan Dolly di Surabaya oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Saat itu Jarwo mengais rezeki sebagai pedagang warung kopi di eks-lokalisasi Dolly.

Dalam sehari, Jarwo bisa mendapatkan uang dari warung kopi itu mulai Rp 500.000 hingga Rp 800.000.

Setelah lima tahun berlalu, Jarwo kini menjadi pengusaha tempe yang sukses.

Sementara itu, berita tentang nasib terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto di Rumah Tahanan Gunung Sindur, pascakepergok pelesiran bersama sang istri, juga menjadi sorotan.

Setidaknya ada 350 kamera CCTV yang mengawasi pergerakan para napi di rutan tersebut.

Berikut ini berita populer nusantara secara lengkap:

1. Kisah Jarwo Susanto usai Kawasan Dolly ditutup

KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Kasi Perekonomian Kecamatan Surabaya Abdul Bahri (seragam cokelat) saat mengikuti seminar Spiritual In Action: Tempe Bang Jarwo dan refleksi lima tahun penutupan Dolly di Aula MM FEB Unair, Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Sebelum Dolly ditutup, Jarwo adalah pedagang warung kopi di eks-lokalisasi Dolly.

Dalam sehari, Jarwo bisa mendapatkan uang dari warung kopi itu mulai Rp 500.000 hingga Rp 800.000. Pendapatannya per bulan berkisar Rp 45 juta hanya dengan membuka warung kopi.

Berkurangnya pendapatan itu mendasari Jarwo untuk menentang kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.

Namun, setelah lima tahun berjalan, Jarwo saat ini justru sukses menjadi pengusaha tempe.

Di rumah saudaranya di Sidoarjo, Jarwo belajar cara membuat tempe dan dipraktikkan di rumah. Bisnis usaha tempe itu ia jalankan hingga sekarang.

"Dari semula hanya menghasilkan 3 kilogram tempe per hari, saat ini menjadi 25 kilogram per hari, bahkan hingga go internasional. Jarwo juga memberdayakan keluarga dan tetangga-tetangganya," tutur Mustofa Sam, Penulis buku Jarwo Susanto Si Arek Dolly.

Baca berita selengkapnya: Kisah Jarwo Susanto: Dulu Tolak Penutupan Dolly, Kini Sukses Jadi Pengusaha Tempe

2. Sri Sultan tak setuju pembangunan tol, ini alasannya

KOMPAS.com/DANI J Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama dengan GKR Hemas dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sesaat setelah menghadiri syawalan di Taman Budaya, Kulon Progo, DIY, Rabu (19/6/2019).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak menampik fakta jika kehadiran Bandara Yogyakarta International Airport ( YIA) sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di DIY, terutama di Kabupaten Kulon Progo.

Namun, Sri Sultan tidak menyetujui pembangunan jalan tol ada di Kulon Progo maupun Yogyakarta, terlebih yang langsung menuju ke bandar udara Yogyakarta International Airport.

Menurut Sri Sultan, tol dirasa kontrak produktif. Terlebih tidak memberi dampak besar bagi perekonomian yang langsung dirasakan masyarakat.

"Kalau tol bermanfaat, mari kita bicara, kalau masyarakat Kulon Progo tidak dapat apa-apa, untuk apa dibangun tol. Apa juga dibangun bandara," kata Sri Sultan usai syawalan Pemerintah Provinsi DIY dengan ASN Kulon Progo, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Sri Sultan: Kalau Masyarakat Tidak Dapat Apa-apa, Buat Apa Dibangun Tol?

3. Dipindah di Rutan Gunung Sindur, Begini Nasib Setya Novanto

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Ketua DPR, Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas llB Gunung Sindur, Agus Salim, membenarkan mantan Ketua DPR RI tersebut tidak boleh dijenguk oleh siapa pun, baik istri maupun kerabat-kerabatnya selama satu bulan penuh.

"Besuk dari keluarga belum bisa, selama satu bulan enggak boleh. Jadi, enggak ada spesial untuk dia (Setnov) sama seperti tahanan lain," kata Agus, kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Agus menyebut, Setnov yang saat ini mendekam di rutan blok A kamar 1.4 mendapat pemantauan selama 24 jam nonstop melalui 350 kamera CCTV untuk memantau langsung pergerakan Setnov.

Baca juga: Nasib Setya Novanto di Gunung Sindur, Tak Boleh Dijenguk Sebulan hingga Diawasi 350 CCTV

4. Warga Bernama Juli atau lahir di bulan Juli dapat SIM gratis

KOMPAS.com/CANDRA NUGRAHA Anggota Polwan Polres Banjar sedang melayani warga yang hendak membuat SIM, Rabu (19/6/2019).

Warga bernama Juli atau lahir 1 Juli bisa mendapatkan SIM gratis dari Polres Banjar, Jawa Barat. Program dari Satuan Lalu Lintas Polres Banjar ini digelar untuk memperingati HUT ke-73 Bhayangkara.

“Pemberian SIM gratis ini ada ketentuannya. Harus yang lahir pada 1 Juli dan yang namanya Juli sesuai kartu tanda penduduk (KTP),” ujar Kasat Lantas Polres Banjar, Ajun Komisaris Dadang Supriadi di Kota Banjar, Rabu (19/6/2019).

SIM gratis ini tidak diberikan begitu saja kepada Juli dan warga yang lahir 1 Juli.

Mereka tetap harus mengikuti tahapan permohonan pembuatan SIM sesuai aturan yang berlaku, seperti tes tulis dan tes praktik berkendara.

"SIM gratis ini bukan gratis total. Untuk (pemohon) SIM baru jika memenuhi syarat pembuatan SIM, ujian teori dan praktik murni (lulus), kita gratiskan," jelas Dadang.

Baca berita selengkapnya: SIM Gratis bagi Warga Bernama Juli atau Lahir 1 Juli

5. Warga desak Mendikbud mundur, sistem zonasi PPDB dianggap gagal

KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Aksi protes PPDB sistem zonasi oleh wali murid di Surabaya, Rabu (19/6/2019)

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK), menggelar aksi protes di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019).

Selain meminta pemerintah menghentikan proses PPDB, massa juga meminta Mendikbud Muhadjir Effendy diganti.

Desakan agar Mendikbud Muhadjir Effendy diganti juga disampaikan melalui tulisan besar dalam poster yang dibawa pengunjuk rasa. Poster tersebut bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya".

Selain itu juga ada poster bernada protes seperti "Kebijakan Menteri Tidak Berpihak Pada Pendidikan Anak", dan "3 Tahun Sekolah Kalah Dengan Google Maps".

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia. Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," terangnya.

Baca berita selengkapnya: Protes Sistem Zonasi PPDB, Wali Murid di Surabaya Minta Mendikbud Dicopot

Sumber: KOMPAS.com (Achmad Faizal, Candra Nugraha, Afdhalul Ikhsan, Dani Julius Zebua, Ghinan Salman)