Ganjar: Daripada ke MK, Simak Berita Online atau Nonton TV Saja...

Kompas.com - 12/06/2019, 20:11 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. ANTARA FOTO/RENO ESNIRGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap, warganya tidak ikut-ikutan datang langsung ke gedung MK untuk menyaksikan sidang pendahuluan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019.

"Bila masyarakat ingin mengikuti perkembangan sidang secara bertahap bisa menyimak informasinya melalui berita di media daring ataupun televisi," katanya di Semarang, Selasa (11/6/2019).

Baca juga: Tak Perlu ke Jakarta Saat Sidang MK, Pak Prabowo Sudah Bicara...

Menurut Ganjar, pengerahan massa bisa menimbulkan gesekan antarkedua kubu pendukung kandidat capres yang akhirnya dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di masyarakat.


"Mari kita doakan saja supaya (sidang gugatan hasil Pilpres 2019) berjalan lancar," ujarnya.

Terkait gugatan yang diajukan kubu pasangan Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, MK secara resmi telah meregistrasi permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan capres bernomor urut 02 itu.

Baca juga: Maruf: Tunggu Putusan MK, Jangan Apa-apa Diributkan...

Permohonan tersebut sudah diregistrasi, dan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Selain itu, MK juga telah mengirimkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon secara digital pada waktu yang sama.

Salinan permohonan yang diregistrasi itu juga akan disampaikan kepada pihak termohon (KPU RI), pihak terkait (pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin) dan Bawaslu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X